Gerindra Puji Foto Prabowo Telanjang Dada, Kritik Jokowi Touring

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo Subianto. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Prabowo Subianto. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta–Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan Gerindra tidak mempermasalahkan beredarnya foto dan video ketua umumnya,  Prabowo Subianto yang diarak bertelanjang dada seusai rapat koordinasi nasional, Rabu, 11 April 2018. “Menurut saya itu foto biasa,” kata Arief saat dihubungi, Jumat, 13 April 2018.

    Menurut Arief, foto Prabowo yang dipanggul dan diarak keliling  menunjukan kedekatan mantan Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus itu dengan kadernya. Bahkan, dari foto tersebut bisa dilihat ungkapan kegembiraan kader Gerindra setelah Prabowo bersedia maju menjadi bakal calon presiden di 2019. “Itu yang mengangkat juga kader muda dan masyarakat yang semangat dan menunjukan rasa kegembiraannya,” ujarnya.

    Baca: Kata Sekjen Gerindra Soal Prabowo Telanjang Dada Diarak Kader

    Menurut Arief  foto tersebut justru bisa berdampak positif bagi Gerindra. Sebab melalui isu kesehatan Prabowo yang tidak prima untuk menjadi bakal calon presiden bisa ditepis. “Publik jadi bisa melihat bahwa Prabowo dalam kondisi sehat, dan siap juga secara mental,” ujarnya.

    Selain itu, beredarnya foto dan video tersebut bisa disandingkan dengan hal yang sama pada kubu Joko Widodo alias Jokowi. Menurut dia, foto Jokowi yang menggunakan jaket dan menunggang motor gede menunjukan gaya hedonis.

    Simak: Gerindra Deklarasikan Prabowo, PPP: Dua Spekulasi itu Patah

    “Dia (Jokowi) menggambarkan keamerikaan, sepatu metal. Motor kayak motor penjahat di film. Bagus mana? Di sana menunjukan gaya hedonis. Buat apa touring, habis-habisin bensin, lebih baik macul (mencangkul) sawah ramai-ramai,” katanya.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.