Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Muhadjir Effendy Soal UNBK Tahun Ini Lebih Sulit

image-gnews
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 29 Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/TOpan Rengganis
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, melihat daftar peserta ujian saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 29 Jakarta, 2 April 2018. TEMPO/TOpan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membenarkan soal-soal dalam ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun ini lebih sulit. Sebab, kata dia, pemerintah mulai menyelipkan 20 persen soal-soal standar internasional kategori high order thinking skill (Hots).

Soal-soal kategori Hots itu, kata Muhadjir, mendorong siswa berpikir kritis. Harapannya para siswa memiliki lima kompetensi, yakni berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta percaya diri.

Baca: UNBK Dianggap Sulit, Warganet Protes di Media Sosial

"Jadi ada lima ini yang menjadi target pembentukan karakter siswa dan itu tentu saja melekat dalam sistem evaluasi kami di dalam UN (ujian nasional)," kata Muhadjir di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

Muhadjir berujar pihaknya sudah jauh-jauh hari memberikan kisi-kisi soal ujian nasional ke sekolah-sekolah untuk didiskusikan dan dimatangkan guru lewat musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).

"Jika masih ada ceruk-meruk tertentu atau wilayah tertentu yang merasa kesulitan, yang tidak bisa ditoleransi lagi, nanti kami evaluasi secara menyeluruh," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Trik Hadapi UNBK : Jangan Lupa Konsumsi 4 Jenis Buah Ini

Muhadjir meminta maaf jika banyak kalangan yang menilai soal-soal UNBK lebih sulit. Menurut dia, pemerintah melakukan itu untuk mengejar kualitas pendidikan Indonesia yang dianggapnya masih tertinggal.

Muhadjir menjelaskan, capaian nilai programme for international student assessment (PISA) Indonesia sangat rendah. "Ketika PISA rendah, kami disalahkan, ketika kami menaikkan standar dan membikin siswa sulit, kami juga salah. Namun pilihannya saya rasa kami terus mendorong anak-anak kita semakin berkualitas dengan meningkatkan standar ujian nasional," ujarnya.

Sebelumnya, akun-akun media sosial milik Muhadjir maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Instagram serta Twitter, diserbu para pelajar yang baru saja menyelesaikan ujian nasional. Di dalam kolom komentar, mereka mengeluhkan soal-soal UNBK yang dianggap terlalu sulit.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Muhadjir Effendy Sebut Pelaku Kecurangan PPDB Akan Diberi Sanksi Lewat Satgas

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Muhadjir Effendy Sebut Pelaku Kecurangan PPDB Akan Diberi Sanksi Lewat Satgas

Muhadjir mengatakan sudah mengusulkan pembentukan satgas tersebut kepada Presiden Joko Widodo.


Kata PBNU dan Menko PMK Soal Pemberantasan Judi Online

5 jam lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kata PBNU dan Menko PMK Soal Pemberantasan Judi Online

Tokoh-tokoh keagamaan akan dilibatkan dalam pemberantasan judi online.


Menko PMK Nilai Aturan Kenaikan UKT Sudah Bagus

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menko PMK Nilai Aturan Kenaikan UKT Sudah Bagus

Muhadjir Effendy yakin kampus seharusnya tak menaikkan biaya UKT maupun IPI secara serta merta.


Muhadjir Effendy: Pemimpin Perguruan Tinggi Harus Ubah Mindset Cari Duit

11 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia akan mengirimkan bantuan senilai Rp17 miliar untuk korban tanah longsor di Papua Nugini. Rencana pengiriman bantuan ini mulai disalurkan pada 8 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Muhadjir Effendy: Pemimpin Perguruan Tinggi Harus Ubah Mindset Cari Duit

Muhadjir Effendy mengatakan, para pemimpin di kampus atau rektor perlu mengubah cara pandang mereka untuk mencari uang demi biaya pendidikan kampus.


Gencar Deklarasikan Perang Lawan Judi Online, Ini Alasan Jokowi Baru Sekarang Bentuk Satgas Judi Online

2 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Gencar Deklarasikan Perang Lawan Judi Online, Ini Alasan Jokowi Baru Sekarang Bentuk Satgas Judi Online

Jokowi dan jajarannya belakangan gencar deklarasikan perang lawan judi online. Ini alasannya bentuk Satgas Judi Online.


Siapa Temani Jokowi Rayakan HUT RI ke-79 di IKN?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Siapa Temani Jokowi Rayakan HUT RI ke-79 di IKN?

Pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN akan dihadiri Jokowi. Siapa saja pejabat yang mendampingi?


Anggota DPR Sebut Indonesia Darurat Judi Online, Picu Banyak Tindak Kriminalitas

6 hari lalu

Sejumlah tersangka dihadirkan sesaat pada konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anggota DPR Sebut Indonesia Darurat Judi Online, Picu Banyak Tindak Kriminalitas

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya Adiputra menilai saat ini Indonesia sudah memasuki keadaan darurat judi online. Apa maksudnya?


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

11 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

12 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Ada Orang yang Menggunakan Bansos untuk Judi

Ma'ruf Amin tak mau jika masyarakat menggunakan bansos untuk judi online.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

12 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.