Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhadjir Effendy: Pemimpin Perguruan Tinggi Harus Ubah Mindset Cari Duit

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia akan mengirimkan bantuan senilai Rp17 miliar untuk korban tanah longsor di Papua Nugini. Rencana pengiriman bantuan ini mulai disalurkan pada 8 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia akan mengirimkan bantuan senilai Rp17 miliar untuk korban tanah longsor di Papua Nugini. Rencana pengiriman bantuan ini mulai disalurkan pada 8 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan persoalan kekurangan biaya pendidikan bukan karena monopoli perguruan tinggi.

Alih-alih menyoroti anggaran pendidikan, Muhadjir menekankan pentingnya pemimpin dari perguruan tinggi. Menurut dia, para pemimpin di kampus atau rektor perlu mengubah cara pandang mereka untuk mencari uang demi biaya pendidikan kampus. 

Ia berharap adanya perubahan karakter dari para rektor lantaran mereka terbiasa membelanjakan uang ketimbang mencari uang. "Ajarilah mereka ini untuk cari duit bukan untuk membuang duit," kata Muhadjir saat rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Menurut dia, berdasarkan konsep Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH, perguruan tinggi memang didorong mandiri dalam pembiayaan. Serta mendorong lembaga fundrising berjalan sesuai tugasnya. 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memberi contoh, saat kunjungan di kampus luar negeri mereka menjual topi atau baju dengan brand nama kampusnya. Kampus di Indonesia pun tak kalah mentereng. "PTNBH itu namanya besar-besar, tinggal mengkapitalisasi saja modalnya itu," kata dia.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia kemudian memberikan contoh moment wisuda yang dapat dimanfaatkan untuk menambah anggaran pendidikan. Dalam sebulan saja, sudah ada 5-10 ribu mahasiswa yang diwisuda. "Kalau perlu tidak papa mengundang (keluarga yang diwisuda) satu truk, tapi mereka harus beli undangan," ucapnya.

Moment bahagia itu, kata dia, seharusnya tak menimbulkan protes saat biaya prosesi dinaikkan. Terlebih, perguruan tinggi dapat menyediakan swalayan atau hotel, dan memanfaatkannya saat moment-moment besar.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengaku sudah merasakan hasilnya. "Selama wisuda itu cukup untuk menutup biaya operasional hotel, sisanya tinggal cari untung saja. Percaya dengan saya. Sudah nyoba saya," kata dia. 

Pilihan Editor: DPR: Banyak Kepala Daerah Tak Gunakan Anggaran Pendidikan untuk Fungsi Pendidikan di Masa Pemilu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Putusan MK soal Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus, KPU Diminta Sosialisasi hingga Bimtek ke Daerah

2 hari lalu

Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Putusan MK soal Kampanye Calon Kepala Daerah di Kampus, KPU Diminta Sosialisasi hingga Bimtek ke Daerah

MK telah mengabulkan permohonan mengenai kampanye Kepala Daerah di dalam Perguruan Tinggi.


Catatan dan Tantangan untuk Ekowisata Satwa Liar yang Berkelanjutan di Indonesia

4 hari lalu

Pengunjung menikmati suasana hutan mangrove di ekowisata mangrove Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, 24 Desember 2015. Ekowisata ini menjadi tujuan wisata baru yang menyuguhkan wawasan tentang ekosistem mangrove kepada para pengunjung. ANTARA/Dedhez Anggara
Catatan dan Tantangan untuk Ekowisata Satwa Liar yang Berkelanjutan di Indonesia

Webinar ini dihadiri oleh narasumber yang dipandang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekowisata satwa liar berkelanjutan di Asia.


JPPI Tolak Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis: Memperburuk Kualitas Pendidikan

5 hari lalu

Pelajar menerima paket makan siang gratis yang diberikan oleh Relawan Gerakan Masif Prabowo Gibran Rakabuming Raka (Gemparr) di Nganjuk, Jawa Timur. ANTARA/HO-Gemparr
JPPI Tolak Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis: Memperburuk Kualitas Pendidikan

JPPI menilai anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan saja, bukan untuk program Makan Bergizi Gratis.


Soroti Anggaran Pendidikan Era Nadiem Makarim, JPPI: Sekolah Kedinasan Ikut Nikmati

5 hari lalu

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Soroti Anggaran Pendidikan Era Nadiem Makarim, JPPI: Sekolah Kedinasan Ikut Nikmati

JPPI menyoroti anggaran pendidikan di era Menteri Nadiem Makarim yang peruntukannya dijalankan dengan suka-suka oleh pemerintah.


Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

6 hari lalu

Menu makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024 terdiri dari nasi, ayam, orek tempe, capcay, jagung dan buah anggur. TEMPO/Desty Luthfiani
Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

Pengalokasian dana untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis masih menimbulkan polemik di masyarakat.


Mensos Gus Ipul Dapat Masukan Ini dari Menko PMK Muhadjir Effendy

6 hari lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Mensos Gus Ipul Dapat Masukan Ini dari Menko PMK Muhadjir Effendy

Mensos Gus Ipul mengungkapkan dapat masukan dari Plt Mensos Muhadjir untuk benahi Kemensos. Apa masukannya?


Sertijab ke Mensos Gus Ipul, Muhadjir Berkelakar: Sama-sama 'Profesor'

6 hari lalu

Plt Menteri Sosial (Mensos) Muhadjir Effendy dan Mensos baru Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tiba di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024 untuk serah terima jabatan Mensos. Tempo/Annisa Febiola.
Sertijab ke Mensos Gus Ipul, Muhadjir Berkelakar: Sama-sama 'Profesor'

Muhadjir berharap agar Mensos Gus Ipul bisa berlanjut memimpin Kemensos hingga ke periode pemerintahan Prabowo-Gibran.


Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

7 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai pelantikan pejabat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk mengelola tambang.


Risiko Kanker Serviks Semakin Tinggi, Bio Farma Dorong Kolaborasi Industri dan Perguruan Tinggi

9 hari lalu

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin kanker serviks kepada siswa kelas VI dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di SD Negeri 8 Sumerta, Denpasar, Bali, Jumat 14 Agustus 2020. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Risiko Kanker Serviks Semakin Tinggi, Bio Farma Dorong Kolaborasi Industri dan Perguruan Tinggi

Kolaborasi menanggulangi kanker serviks atau kanker leher rahim bisa dilakukan pelaku usaha, akademikus, tenaga medis, dan asosiasi atau komunitas.


JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

11 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Jakarta dan Indonesia (KOPAJA) mengadakakan aksi jalan santai di CFD dengan kampanye
JPPI Tolak Rencana Pemerintah Potong Anggaran Pendidikan

Usulan memotong anggaran pendidikan berpotensi akan memperburuk kualitas pendidikan.