Partai Demokrat Bantah Pernah Dimintai Perlindungan oleh Setya

Terdakwa mantan ketua DPR, Setya Novanto, mengikuti sidang pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 29 Maret 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan terdakwa korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) Setya Novanto tidak pernah meminta perlindungan kepada partainya. "Sama sekali tidak benar dan sama sekali tidak ada hubungannya," kata dia, Jumat, 30 Maret 2018.

Hinca menyampaikan bantahan itu untuk menjawab pernyataan jaksa KPK yang menyebut Setya akan meminta bantuan Partai Demokrat bila perkara korupsi e-KTP terbongkar. "Terdakwa menyampaikan untuk mengantisipasi agar tidak diperiksa penegak hukum, maka terdakwa akan meminta bantuan Partai Demokrat," ujar jaksa KPK Ahmad Burhanudin saat membacakan tuntutan terhadap Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.

Baca:
Jaksa: Setya Novanto Akan Minta Bantuan Demokrat Soal Kasus E-KTP
Jaksa Irene: Kasus Korupsi E-KTP Rasa ...

Tak hanya meminta bantuan Demokrat, Setya Novanto yang saat itu Ketua Umum Partai Golkar, kata Jaksa, juga dikatakan sudah menyiapkan sejumlah uang untuk mencegah pemeriksaan KPK. "Jika terdakwa dikejar KPK, terdakwa akan mempersiapkan uang sejumlah Rp20 miliar untuk KPK."

Jaksa KPK mendakwa Setya berperan meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada 2010-2011. Setya menerima imbalan US$7,3 juta dan menerima jam tangan merek Richard Mille seharga US$135 ribu. Karena itu, jaksa menuntut Setya dihukum 16 tahun penjara plus denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Baca juga: Kasus E-KTP, Setya Novanto Dituntut 16 Tahun ...

Jaksa juga meminta Setya membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang diterima sebesar US$7,435 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikannya.

Uang pengganti itu harus dibayarkan kepada KPK selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga menuntut hak politik Setya dicabut selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

M ROSSENO AJI | CAESAR AKBAR






Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

11 jam lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

1 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

5 hari lalu

Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

Partai Demokrat menolak perubahan UU IKN untuk masuk dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas. Alasannya?


Studi: Pola Pikir Konspirasi Musuh Besar Vaksinasi Covid-19

11 hari lalu

Studi: Pola Pikir Konspirasi Musuh Besar Vaksinasi Covid-19

Orang yang percaya Covid-19 adalah hoax memiliki kecenderungan percaya segala teori konspirasi. Mereka meyakiniya sekalipun tidak ada bukti kuatnya.


Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

12 hari lalu

Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

PPP tak mempermasalahkan langkah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Nancy Pelosi Bakal Mundur dari Jabatan Ketua DPR Amerika Serikat

12 hari lalu

Nancy Pelosi Bakal Mundur dari Jabatan Ketua DPR Amerika Serikat

Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, memutuskan mengundurkan diri setelah Partai Republik memenangkan suara mayoritas dalam pemilu sela.


KPK Periksa Kuasa Hukum dan Sopir Lukas Enembe

13 hari lalu

KPK Periksa Kuasa Hukum dan Sopir Lukas Enembe

KPK terus menelusuri kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.


Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Perlu Mahar untuk Samakan Preferensi Cawapres

15 hari lalu

Rocky Gerung Sebut Anies Baswedan Perlu Mahar untuk Samakan Preferensi Cawapres

Rocky Gerung menilai preferensi Anies Baswedan soal sosok cawapres ini berbeda dengan Demokrat dan PKS.


Siap Maju di Pilpres 2024, Ini Sederet Kontroversi Moeldoko

16 hari lalu

Siap Maju di Pilpres 2024, Ini Sederet Kontroversi Moeldoko

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyatakan siap maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Namun, di balik sosoknya yang kini menjadi buah bibir masyarakat, dia pernah membuat sejumlah kontroversi.