Sekjen Golkar tentang Pergantian Pimpinan MPR: Kader Harus Patuh

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Putri mantan presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (kiri) dan vokalis grup musik Radja, Ian Kasela menghibur simpatisan ketika kampanye akbar di Gelora Utama Bung Karno Senayan, Jakarta, 22 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Putri mantan presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (kiri) dan vokalis grup musik Radja, Ian Kasela menghibur simpatisan ketika kampanye akbar di Gelora Utama Bung Karno Senayan, Jakarta, 22 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus tak ingin berpolemik soal rencana pergantian pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Golkar. Menurut dia, setiap kader Golkar harus patuh terhadap keputusan partai.

    "Kalau merasa kader partai, harus loyal pada keputusan partai. Itu saja," kata Lodewijk, ketika ditanya tentang pertimbangan partai mengganti Mahyudin dari kursi pimpinan MPR, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

    Baca:
    Titiek Soeharto Ogah Ribut Soal Posisi Wakil Ketua MPR
    Mahyudin Menolak Mundur dari Kursi Wakil Ketua MPR

    Ia menolak menjelaskan pertimbangan-pertimbangan Golkar mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Berkali-kali, Lodewijk menegaskan bahwa keputusan partai harus dijalankan kadernya. "Sekali lagi, ini adalah keputusan partai dan sebagai kader partai kita harus loyal."

    DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Ahad malam, 18 Maret 2018. Rapat pleno itu memutuskan mengganti Ketua Fraksi Robert Kardinal dengan Melchias Markus Mekeng dan mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

    Baca juga: Jalan Bareng Titiek Soeharto, Mahyudin: Saya ...

    Mahyudin, Wakil MPR dari Fraksi Partai Golkar, tidak menerima alasan pergantian untuk penyegaran atau rotasi jabatan dari internal partai. Ia juga mengungkapkan adanya iming-iming jabatan lain untuknya setelah dicopot. Belakangan Mahyudin melunak.

    Lodewijk pun tak banyak berkomentar soal kemungkinan pergantian pimpinan MPR yang berpotensi menabrak UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini mengatur pergantian pimpinan dengan tiga syarat: mengundurkan diri, meninggal, dan berhalangan tetap. "Kalau partai sudah minta, beliau menolak, berarti, kembali lagi sebagai kader partai harus patuh," ujarnya.

    Simak: Jadi Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah: Ini ...

    Ketua DPP Partai Golkar, Tubagus Ace Hasan Sadzily, mengatakan partainya mengkaji undang-undang itu untuk mengajukan pergantian pimpinan MPR dari Fraksi Golkar. "Itu ada pembahasannya tersendiri. Nanti ada tim tersendiri," kata Ace.

    Ia menambahkan saat ini pengajuan pergantian pimpinan MPR untuk Titiek Soeharto masih dalam proses di internal Golkar. Surat pengajuan pergantian pun belum dikirimkan ke MPR. "Kami ingin prosesnya tidak melanggar aturan, kebijakan partai juga harus diamankan," ujar Ace.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.