Banyak yang Pensiun, Kemenag Kekurangan 74 Ribu Guru Agama

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengibar bendera upacara HUT RI ke 72 di Cisayong, Tasikmalaya, mengenakan cadar. Mereka adalah siswi dari Pondok Pesantren Idrisiyyah. Kredit foto: Humas Ponpes Idrisiyyah

    Pengibar bendera upacara HUT RI ke 72 di Cisayong, Tasikmalaya, mengenakan cadar. Mereka adalah siswi dari Pondok Pesantren Idrisiyyah. Kredit foto: Humas Ponpes Idrisiyyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama membutuhkan 74 ribu guru agama untuk 2018. Direktur Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Imam Syafi’i mengatakan guru tambahan itu untuk menggantikan ribuan guru yang memasuki masa pensiun.

    “Di Jawa Timur saja tahun lalu kehilangan 1000 guru karena pensiun, belum lagi daerah-daerah lain.” Imam menyampaikannya melalui rilis yang diterima Tempo, Kamis, 15 Maret 2018. Masalah kekurangan guru agama itu disampaikan pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Islam Kemenag di Hotel Mercure, di Jakarta, Selasa lalu, 13 Maret 2018.

    Baca: Bangkalan Kekurangan 3.000 Guru PNS

    Ia menuturkan jumlah guru agama saat ini mencapai 189 ribu untuk 37,8 juta siswa di seluruh Indonesia. Dengan demikian rasionya satu guru mengajar 200 siswa. “Ini sangat kurang."

    Saat ini Kemenag mengajukan usul mengisi kekurangan guru itu dan sedang dibahas oleh Komisi VIII DPR. Kemenag juga sedang mengembangkan program Guru Modis, yaitu guru agama yang Moderat, Inovatif, dan Inspiratif. "Model itu akan dijadikan alat skrining agar guru yang direkrut benar-benar memiliki diferensiasi."

    Baca: Sampang Kekurangan 1.770 Guru

    Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Achmad Zayadi mengatakan saat ini ada lima juta santri di seluruh Indonesia. Mereka adalah aset pendidikan nasional, bukan alternatif.  "Makanya harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas.”

    Bentuk perhatian pemerintah di antaranya bisa dengan membangun pesantren tinggi atau ma’had aly. Kemenag telah mewujudkan 29 ma’had aly di seluruh Indonesia. Jumlah ini terus ditingkatkan sehingga setiap provinsi memiliki satu pesantren tinggi. "Dengan alokasi dana yang tidak terlalu besar, yaitu Rp843 miliar, kami optimis rencana itu bisa diwujudkan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.