TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau PAN Yandri Susanto mengatakan partainya kemungkinan tak akan mengusung Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden 2019. PAN, kata dia, akan keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2019. Ia menilai PAN tidak ingin hanya ada calon tunggal dalam pemilihan presiden pada 2019.
"Kecenderungan kuat kami, insya Allah, di luar Pak Jokowi, karena kami enggak mau calon tunggal. Kalau semua ke Pak Jokowi ya bisa jadi hanya calon tunggal," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 5 Maret 2018.
Baca juga: PKS, Gerindra, dan PAN Berkoalisi di Pilkada 2018
Yandri pun membantah kemungkinan tersebut ada karena masalah komunikasi dengan Presiden Jokowi dan koalisinya. Ia memastikan komunikasi politik dengan partai lain berjalan baik. "Komunikasi dengan PDIP bagus, dengan partai lain bagus, tidak ada masalah," ujarnya.
Yandri pun menambahkan, keputusan bulat partainya dalam menentukan arah koalisi akan diputuskan saat rapat kerja nasional pada April mendatang. "PAN mengambil keputusan bukan maunya Pak Amien (Amien Rais) atau Bang Zul (Zulkifli Hasan), tapi diputuskan berdasarkan rakernas," ujarnya. Ia menilai tak elok jika pemilu hanya ada calon tunggal.
PAN, bersama Partai Kebangkitan Bangsa, menjadi partai politik yang belum menentukan arah dukungan koalisi menjelang pemilihan presiden. Padahal, keduanya adalah partai pendukung pemerintah Joko Widodo. Partai Demokrat, yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang, juga belum menentukan sikap.
Baca juga: Politikus PAN: Kami Tidak Selalu Berseberangan dengan Jokowi
Hal ini berbeda dengan lima partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden 2019. Mereka adalah PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Yandri pun menilai rencana pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan koalisi. Pertemuan tersebut, kata dia, adalah pertemuan biasa antar-pimpinan partai. "Kalau berbeda calon, lalu bertemu, itu bisa meredam situasi yang dinamis," ujarnya.
