TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU bakal melakukan evaluasi ihwal beberapa kekalahannya dalam sidang gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan beberapa pihak sepanjang 2017 dan 2018 berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilu 2019.
"Kami tetap evaluasi hal-hal yang membuat kami kalah di beberapa sengketa," ujar Komisioner KPU RI Ilham Saputra di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Maret 2018.
Baca: Menang Lawan KPU, PBB Fokus Urus Pemilu
Dengan kekalahannya atas gugatan Partai Bulan Bintang, Ahad, 4 Maret 2018, tercatat KPU telah kalah dalam empat persidangan sengketa pemilu. Pada 2017, lembaga penyelenggara pemilu itu kalah saat berhadapan dengan dua partai anyar, yakni Partai Berkarya dan Partai Garuda. Dua partai itu kini resmi berlaga dalam pemilu 2019.
Selanjutnya, KPU kembali kalah pada sengketa pilkada Sumatera Utara. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara akhirnya memenangkan gugatan dari pasangan JR Saragih-Ance Silean, yang sebelumnya gagal lolos lantaran persyaratan ijazah.
Yang teranyar, Bawaslu mengabulkan seluruh gugatan Partai Bulan Bintang terkait dengan sengketa dalam verifikasi peserta pemilu 2019 dengan KPU. PBB dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.
Baca: Bawaslu Kabulkan Gugatan PBB, Ini Langkah KPU
Menanggapi fakta itu, Ilham menanggapinya dengan membeberkan fakta-fakta kemenangan KPU di beberapa daerah. Menurut dia, apabila dibandingkan, jumlah kemenangan KPU lebih banyak ketimbang kekalahan mereka. Hanya, publik hanya mengetahui beberapa kasus ketika KPU mengalami kekalahan. "Dihitung enggak, berapa yang kami menang," ujar Ilham.
Menurut dia, KPU menang atas gugatan di beberapa daerah, seperti Bone, Enrekang, Luwuk, Nusa Tenggara Barat, dan Garut. "Coba hitung lagi dan buat persentase yang tepat. Kira-kira KPU, mana yang lebih banyak, yang kalah atau yang menang."
Saat ini, KPU sedang mendata hasil seluruh sengketa yang dihadapi untuk nantinya diperhitungkan secara tepat. Ilham yakin, hasil persidangan gugatan sengketa pemilu itu sejatinya tidak merepresentasikan kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut. "Kami lihat masyarakat menilai kami bekerja dengan baik, dipercaya, dan nonpartisan," katanya.
