PKPI Ingin Sengketa dengan KPU Berakhir di Tahap Mediasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Verifikasi KPU bersama Anggota Partai memeriksa berkas partai politik yang melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, 20 November 2017. KPU membuka kembali pendaftaran ulang partai politik peserta pemilu 2019 terhadap sembilan partai diantaranya PKPI Hendropriyono, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA sesuai dengan keputusan Bawaslu. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Tim Verifikasi KPU bersama Anggota Partai memeriksa berkas partai politik yang melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta pemilu 2019 di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta, 20 November 2017. KPU membuka kembali pendaftaran ulang partai politik peserta pemilu 2019 terhadap sembilan partai diantaranya PKPI Hendropriyono, PBB, Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA sesuai dengan keputusan Bawaslu. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kembali melakukan mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Umum PKPI Hendropriyono mengaku ingin sengketanya selesai pada tahap mediasi.

    Ia mengatakan partainya menghindari sidang ajudikasi melawan KPU. “Kami akan semaksimal mungkin menghindari proses ajudikasi. Karena, ajudikasi itu sandarannya hukum. Kalau hukum itu, cari siapa yang menang dan yang kalah,” kata Hendropriyono di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa, 27 Februari 2018.

    Baca: PKPI Melengkapi Dokumen Permohonan Sengketa ke Bawaslu

    Sedangkan mediasi, menurut Hendropriyono, lebih mengacu pada aspek moralitas. Mediasi, kata dia, dapat memberikan ruang untuk mengukur baik dan buruk dari suatu kasus.

    Hendropriyono mengatakan, hingga saat ini PKPI dan KPU belum menemukan titik kesepakatan. Mediasi akan tetap berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.

    Baca: Sudah Dapat Nomor Urut, KPU: Partai Belum Boleh Kampanye

    Adapun Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU tetap berpegangan pada hasil kerja yang sudah dirapatplenokan. “Sampai saat ini pemufakatan belum tercapai, sehingga musyawarah akan tetap berlangsung. Kami akan maksimal dan berusaha menghindari ajudikasi,” kata dia.

    KPU menyatakan PKPI tidak lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2019. PKPI tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan sengketa ke Bawaslu. PKPI menawarkan kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang ke kantor-kantor daerah PKPI, tapi KPU menolak dengan alasan verifikasi sudah sesuai prosedur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.