TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan dikabarkan bakal digadang PDI Perjuangan untuk mendampingi Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. Soal ini mencuat menjelang Rapat Kerja Nasional PDIP yang digelar di Bali pada 23-25 Februari 2018.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak melakukan penjaringan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.
“PDI-P tidak menjaring terhadap capres dan cawapres karena semua diserahkan pada Ibu Megawati Sokarnoputri,” kata Hasto di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2108.
Baca juga: Budi Gunawan: BIN Sudah Prediksi Kekerasan pada Tokoh Agama Marak
Hasto juga membantah ihwal nama Budi Gunawan ini dibahas dalam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.
Menurut dia, munculnya nama Budi Gunawan hanya gosip. “Kalau sudah namanya pemimpin, itu berbicara dengan suara hati dan kebenaran nurani, sehingga tidak setiap apa yang beredar, gosip, itu dibicarakan,” ujarnya.
Dalam sejumlah survei, nama Budi Gunawan, yang pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi presiden, masuk dalam bursa calon wakil presiden. Namun, tingkat popularitasnya tidak besar. Dalam survei Poltracking, misalnya, popularitas Budi Gunawan berada di angka 1,3 persen. Sedangkan survei Indo Barometer dan SMRC, menyebut popularitas Budi Gunawan berada di angka 0,4 persen dan 0,6 persen.
Baca juga: Di Survei PolMark, Duet Jokowi - Budi Gunawan Paling Unggul
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, dihubungi terpisah ihwal munculnya nama Budi Gunawan, menambahkan soal calon presiden dan wakilnya adalah kewenangan penuh ketua umum yang telah mendapatkan mandat. “Jadi bukan porsi kami di DPP untuk membahas soal tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan seluruh kader PDI Perjuangan telah memahami tugas pokok dan fungsinya. Akibatnya, kata Hendrawan, seluruh kader tidak akan mencampuri tugas pokok lainnya. “Kultur PDIP itu demokrasi terpimpin, semua tegak lurus terhadap putusan ketum,” kata dia.
