Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPR Minta Presiden Jokowi Segera Tanda Tangani UU MD3

image-gnews
Bambang Soesatyo mengatakan kegemarannya mengoleksi mobil mewah dilakukan sejak menjadi wartawan. Saat ia menjadi wartawan pada 1985, ia sudah mulai membeli Volvo sebagai mobil pertamanya. dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Bambang Soesatyo mengatakan kegemarannya mengoleksi mobil mewah dilakukan sejak menjadi wartawan. Saat ia menjadi wartawan pada 1985, ia sudah mulai membeli Volvo sebagai mobil pertamanya. dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk meyakinkan Presiden Jokowi atas pengesahan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

“Pimpinan DPR meminta Menkumham untuk terus meyakinkan Presiden, bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di MK,” ujar Bambang melalui pesan tertulis kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu 21 Februari 2018.

Baca: Menteri Yasonna Sebut Jokowi Mungkin Tak Tanda Tangani UU MD3

Bambang mengatakan revisi bisa dilakukan dengan menunggu putusan uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, ia meyakini Presiden akan segera menandatangani revisi UU MD3 yang disahkan pada 12 Februari lalu. “UU MD3 itu hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan,” ujarnya.

Bambang, yang juga politikus Partai Golkar itu, memperingatkan undang-undang tersebut akan tetap berlaku secara sah dan mengikat meski Presiden tak menandatanganinya. Presiden, kata dia, memiliki waktu 30 hari untuk memberi keputusan setelah pengesahan UUMD3.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: UU MD3 Disahkan, Zulkifli Hasan Sebut 3 Nama Calon Pimpinan MPR

“Jika ada pihak-pihak yang masih tidak sependapat dengan pasal yang ada di UU MD3, silakan menggugat melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi,” kata Bambang.

Presiden Jokowi memberi sinyal tak akan menandatangani UU MD3 yang telah disahkan DPR tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengatakan sikap presiden ini karena adanya sejumlah norma yang dianggap kontroversial seperti imunitas DPR dan pemanggilan paksa.

Yasonna mengatakan Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU MD3. Bila Jokowi tak kunjung membubuhkan tanda tangannya, kata dia, UU tersebut tetap berlaku dengan sendirinya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Tak akan Dukung Kaesang di Pilkada, Hasto: Masa Ketua Umum Mau Jadi Wakil Gubernur

8 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tak akan Dukung Kaesang di Pilkada, Hasto: Masa Ketua Umum Mau Jadi Wakil Gubernur

Hasto juga menyinggung putusan Mahkamah Agung ihwal syarat usia calon kepala daerah menjelang pilkada yang terus dihujani kritik berbagai kalangan.


21 Juni Bukan Hanya HUT Jokowi, Ini Beberapa Tokoh Lain Rayakan Ulang Tahun

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo merayakan gol saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Brunei pada leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023. Indonesia menang atas Brunei dengan skor 6-0. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
21 Juni Bukan Hanya HUT Jokowi, Ini Beberapa Tokoh Lain Rayakan Ulang Tahun

Selain Jokowi, 21 Juni menjadi tanggal lahir beberapa tokoh dalam dan luar negeri. Mulai Hamdan Zoelva, Ignasius Jonan, Lyodra, hingga Michel Platini.


Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

Keterangan tertulis Kementerian Pertahanan menyebut Prabowo menemui Jokowi seusai jam berkantor di kementerian.


Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Sebut Jokowi Setuju Bentuk Family Office di Indonesia, Apa Lagi Itu?

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Apa itu?


Tanaman Kratom: Riset Lanjutan hingga Menunggu Regulasi

11 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Tanaman Kratom: Riset Lanjutan hingga Menunggu Regulasi

BNN meminta agar tanaman kratom tetap tidak digunakan oleh masyarakat selama masa riset


Istana Sebut Tingkat Kepuasan Tinggi terhadap Jokowi Bukti Apresiasi Masyarakat

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Istana Sebut Tingkat Kepuasan Tinggi terhadap Jokowi Bukti Apresiasi Masyarakat

Istana kepresidenan mengatakan Jokowi akan melanjutkan konsistensi kepemimpinan menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.


Jokowi Tunjuk 9 Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketuanya

12 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jokowi Tunjuk 9 Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo Jadi Ketuanya

Jokowi memilih 9 nama untuk Pansel Kompolnas menyusul masa bakti anggota Kompolnas Periode 2020 - 2024 yang akan berakhir tahun ini.


PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
PBHI Desak Pelibatan Publik dalam Seleksi Anggota Kompolnas

Kompolnas yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Polri berada pada jalur-jalur rel yang tepat dan tidak melenceng.


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

14 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

15 jam lalu

Pegi Setiawan alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon saat konferensi pers di Polda Jawa Barat di Bandung, 26 Mei 2024. Polda Jawa Barat mengubah pernyataan soal jumlah tersangka kasus ini jadi sembilan orang tersangka bukan 11 orang. Polisi juga menghadirkan tersangka PS alias Perong, DPO yang ditangkap belakangan. Saat digelandang kembali ke ruang tahanan tersangka Pegi Setiawan alias Perong membantah tuduhan polisi dan merasa dirinya difitnah dan dijadikan kambing hitam kasus tersebut. TEMPO/Prima mulia
Fakta Penting Perkembangan Kasus Pembunuhan Vina-Eki Cirebon: 70 Saksi Diperiksa hingga Grasi Ditolak Jokowi

Beberapa fakta terbaru kasus pembunuhan Vina Cirebon terungkap, apa saja?