Selasa, 11 Desember 2018

LIPI: Radikalisme Meningkat Karena Kekecewaan pada Demokrasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan ribu warga Sukoharjo yang didominasi pelajar SLTA dan orgnisasi masa berkumpul di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo, 29 Juli 2016. Dengan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mereka mendeklarasikan anti radikalisme dan mengecam praktik bom bunuh diri di Mapolresta Solo jelang Lebaran lalu. Acara deklarasi tersebut juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori peserta terbanyak yaitu 26.955 orang. Bram Selo Agung/Tempo

    Puluhan ribu warga Sukoharjo yang didominasi pelajar SLTA dan orgnisasi masa berkumpul di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo, 29 Juli 2016. Dengan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mereka mendeklarasikan anti radikalisme dan mengecam praktik bom bunuh diri di Mapolresta Solo jelang Lebaran lalu. Acara deklarasi tersebut juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori peserta terbanyak yaitu 26.955 orang. Bram Selo Agung/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elizabeth mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya Radikalisme di Indonesia adalah etika elit politik yang buruk. Hal itu, menurut dia, menyebabkan publik menjadi apatis terhadap demokrasi dan menjadikan radikalisme sebagai jalan alternatif.

    “Permusuhan antar elit politik juga tidak baik. Hal semacam ini menimbulkan sinisme bahwa demokrasi bukan yang terbaik,” kata Adriana di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta pada Senin, 19 Februari 2018.

    Baca: Jokowi: Banyak Elite Politik Beri Contoh Buruk pada Generasi Muda

    Menurut Adriana, radikalisme menjadi alternatif bagi masyarakat yang kecewa atas demokrasi. Saat ini, kata dia, implementasi demokrasi di Indonesia sedang bermasalah. Hal tersebut semakin meningkat dalam momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

    Adriana mengatakan, radikalisme bisa masuk dari berbagai sumber. Menurut dia, seseorang akan mencari-cari kelompok maupun lingkungan yang sesuai dengan ideologinya. Hal itu pun menjadi pekerjaan rumah bagi kelompok nasionlis untuk menekan meluasnya ideologi radikal.

    Baca: LSI: Perempuan RI Rentan Masuk Gerakan Radikal karena Tak Otonom

    Menurut Adriana, keluarga merupakan benteng yang paling penting dalam mencegah radikalisme. Ia mengatakan, negara yang kuat harus ditopang dengan basis keluarga yang kuat juga.

    Jika keluarga tidak memproteksi anak-anaknya di era digital ini, kata Adriana, maka anak tersebut akan dengan mudah menganggap semua informasi di internet dan media lainnya kebenaran mutlak. “Tidak ada jalan yang mudah dalam menghadapi kelompok radikal. Etika elit politik serta kualitas keluarga perlu diperbaiki,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.