Setya Novanto Jelaskan Maksud Jangan Cawe-cawe di Kasus E-KTP

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 12 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto menjelaskan maksud pesannya kepada mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agun Gunandjar Sudarsa. Dalam pesannya, Setya meminta agar pembahasan proyek e-KTP berjalan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

"Kalau memang itu (pembahasan e-KTP) sudah melalui prosedur yang benar, ya ikuti. Jadi maksudnya itu cawe-cawe (ikut campur) jangan sampai salah," kata Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2018.

Baca juga: Ini Rentetan Peristiwa yang Terjadi setelah Setya Novanto Ditahan

Sebelumnya, dalam sidang pada Senin, 12 Februari 2018, Agun mengaku pernah mendapat pesan dari Setya tentang proyek pengadaan e-KTP. Setya meminta Agun tak ikut campur dalam proyek itu.

"Soal e-KTP beliau (Setya) berpesan jangan cawe-cawe (ikut campur). Jangan anggota DPR ikut terlibat supaya proyek ini sukses," kata Agun saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 12 Februari 2018.

Agun tidak memaparkan maksud pesan Setya. Namun, ia mengartikannya agar kader Golkar di komisi II DPR tidak bertindak di luar fungsi pengawasan, seperti memihak, dan melanggar aturan.

Menurut Agun, mantan ketua DPR itu memintanya untuk tetap mengontrol dan mengawasi proyek e-KTP. Saat proyek berlangsung, Setya berpesan dalam kapasitasnya sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR.

Setya, kata Agun, tidak pernah memintanya memberikan hasil kerja kader Golkar ke Komisi II DPR. Ia mengklaim berinisiatif melaporkan semua temuan, baik pelaksanaan ataupun anggaran sehubungan dengan proyek e-KTP. Temuan yang dilaporkan adalah semua hasil kerja, tak hanya soal e-KTP. "Dia (Setya) mengapresiasi. Terima kasih, bagus Komisi Dua sekarang lebih efektif dan produktif," ujar Agun menirukan ucapan Setya waktu itu.

Setya didakwa jaksa penuntut umum KPK berperan dalam meloloskan anggaran proyek E-KTP di DPR pada medio 2010-2011 saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Atas perannya, Setya Novanto disebut menerima imbalan sebesar US$7,3 juta. Dia juga diduga menerima jam tangan merek Richard Mille seharga US$135 ribu. Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.






Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

20 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

54 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sebut Nilai Aset Besan Setya Novanto yang Disita Mencapai Rp 2 Triliun

Satgas BLBI menyatakan aset milik Bank Aspac yang disita mencapai Rp 2 triliun.


Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

22 Juni 2022

Satgas BLBI Sita Aset Besan Setya Novanto Pagi Ini

Satgas BLBI menyita aset obligos PT Bank Aspac di Bogor hari ini. Satu dari dua pemilik bank tersebut merupakan besar mantan Ketua DPR Setya Novanto.


Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

15 Mei 2022

Pengadilan Tolak Gugatan Besan Setya Novanto Atas Perkara Utang BLBI Rp 3,57 T

Kedua obligor BLBI ini menggugat Kementerian Keuangan dan meminta pengadilan menyatakan mereka bukan penanggung utang Bank Aspac.


KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

21 Maret 2022

KPK Periksa 3 Saksi Dalam Kasus Korupsi e-KTP Untuk Tersangka Paulus Tannos

KPK melanjutkan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Paulus Tannos.


KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

12 Maret 2022

KPK akan Koordinasi dengan Bareskrim soal Penyidikan TPPU Setya Novanto

Alex mengatakan KPK perlu mengetahui tindak pidana muasal Setya Novanto yang sedang disidik Bareskrim.


Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

2 Maret 2022

Kumham Benarkan Setya Novanto Sempat Berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin

Dirjen Lapas membenarkan Setya Novanto sempat berselisih dengan Nurhadi di Sukamiskin.


KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

3 Februari 2022

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

19 Januari 2022

KPK Sebut Tak Punya Akun NFT Jualan Foto Koruptor

KPK menyatakan juga tidak pernah melakukan kegiatan bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan, seperti membuat akun NFT.