Marak OTT Calon Kepala Daerah, KPK Koordinasi dengan Kemendagri

Barang bukti uang hasil OTT Bupati Subang disaksikan juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, 14 Februari 2018. KPK menetapkan empat orang tersangka salah satunya Bupati Subang Imas Aryumningsih dalam OTT ini. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ihwal banyaknya kepala daerah khususnya calon petahana yang terjaring kasus korupsi.

“Salah satu yang kami dorong itu soal pengawasan internal,” kata Febri usai konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Simak: Bupati Subang Imas Aryumningsih Dikabarkan Terjerat OTT KPK

Menurut Febri, koordinasi dengan Kemendagri dilakukan lantaran instansi itu memiliki fungsi pembinaan kepada para kepala daerah. Selain itu, kata Febri, perlu komitmen bersama untuk melakukan pencegahan tindak korupsi oleh kepala daerah khususnya calon inkamben dalam pemilihan kelala daerah 2018.

Febri juga menyebut pihaknya telah berkali-kali melakukan imbauan terkait korupsi oleh para kepala daerah. Berbagai rekomendasi serta kajian pun telah diberikan kepada instansi terkait.

“Jadi tidak ada alasan lagi penerimaan sesuatu itu karena tidak tau,” ujar Febri.

Selama bulan Februari, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan kepada tiga kepala daerah yang berstatus calon inkamben dalam Pilkada 2018. Ketiganya adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, serta Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Mereka memiliki modus masing-masing untuk meraup uang dari berbagai proyek. Namun KPK menemukan kesamaan bahwa perbuatan itu dilakukan untuk menghimpun dana demi modal kampanye.

Bupati Nyono, misalnya, yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang. Ia diduga menerima hadiah dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang Inna Silestyowati.

Uang tersebut kemudian dibagi dengan rincian 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas Jombang, 1 persen untuk Kepala Dinas Kesehatan, dan 5 persen untuk Bupati Nyono. Totalnya, Inna telah menyerahkan Rp 200 juta kepada Nyono pada Desember 2017. Uang itu pun diduga di antaranya digunakan Nyono untuk modal kampanye dalam pemilihan Bupati Jombang 2018.

Selang delapan hari, KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae dalam OTT. Marianus telah ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK pada Senin, 12 Februari 2018. Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wihelmus Iwan Ulumbu. Melalui suap, Wilhemus menjanjikan Marianus imbalan berupa janji sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada.

Modus yang digunakan Marianus mirip dengan kasus suap yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Marianus dan Tonny diduga menerima suap melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

Terakhir, Bupati Subang Imas Aryumningsih, yang baru saja terjaring OTT pada Selasa, 13 Februari 2018, di Subang, Jawa Barat. Ia diduga menerima suap terkait dengan suap izin prinsip penggunaan lahan oleh perusahaan tertentu senilai miliaran rupiah. Saat OTT, tim dari KPK menyita uang ratusan juta rupiah sebagai bukti awal. Imas pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.






Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

13 menit lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

56 menit lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

1 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

2 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

2 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

2 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

3 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

8 jam lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

8 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

8 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati