KPK Tak Hadir Paripurna Hak Angket, Fahri Hamzah: Itu Biasa

Suasana Rapat Paripurna DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan III di Kompleks Parlemen, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengomentari ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang paripurna pembacaan rekomendasi DPR. Rekomendasi yang dibacakan berkaitan dengan rekomendasi panitia khusus hak angket KPK.

"Itulah biasa KPK begitu, menganggap dia lebih tinggi dari lembaga lain,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen pada Rabu, 14 Februari 2018.

Baca: KPK Tak Sependapat dengan Sejumlah Poin Rekomendasi Pansus Angket

Fahri mengatakan pihak KPK tidak mau datang, padahal DPR sudah mengundang. Ia pun menganggap ketidakhadiran KPK merupakan permasalahan mereka.

Menurut Fahri, KPK menganggap lembaganya lebih tinggi dari lembaga lain. “Tidak mau datang, tidak mau diundang,” kata dia.

Dalan sidang paripurna tersebut, Ketua Pansus Hak Angket DPR RI Agun Gunajar membacakan laporan soal pelaksaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menuturkan laporan tersebut sudah diberikan ke KPK pada 9 Februari 2018. Pansus Hak angket KPK pun telah memberikan beberapa rekomendasi kepada KPK.

Baca: Putusan MK Tak Pengaruhi Rekomendasi Pansus Hak Angket KPK

Sejumlah hal yang disampaikan pansus hak angket KPK antara lain meminta KPK untuk menetapkan arah kebijakan penegak hukum pemberantasan korupsi yang sejalan dengan program pemerintah. Selain itu, KPK diminta untuk menindak lanjuti temuan pansus dengan aparat kemanan dan mempertanggungjawabkannya ke pengawas konstitusional alat kelengkatan DPR RI.

Agun menyebut ada lima aspek yang menjadi bahasan rekomendasi pansus hak angket kepada KPK, yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kekola sumber daya manusia. “KPK dalam menjalankan tugas berkoorinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kejaksaan dan kepolisian,” ujarnya.






Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

3 menit lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

37 menit lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

2 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

4 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

4 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

17 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.