Pasal Imunitas Jadi Alasan NasDem Walkout dari Paripurna RUU MD3

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani hasil rapat tingkat pertama pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, 8 Februari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani hasil rapat tingkat pertama pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, 8 Februari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai NasDem memutuskan keluar atau walk out dari agenda rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau RUU MD3. Politikus Partai NasDem, Hamdani, mengatakan fraksinya khawatir dengan pembahasan pasal soal imunitas DPR yang terjerat tindak pidana.

    "Nasdem mengkhawatirkan hak imunitas DPR ditafsirkan keliru oleh publik bahwa DPR antikritik," kata Hamdani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 12 Februari 2018. Ia pun meminta pengaturan penjelasan lebih detail ihwal pengaturan tersebut.

    Baca juga: Soal UU MD3, Ketua DPR: MKD Hanya Beri Pertimbangan

    Pasal imunitas bagi anggota DPR diatur dalam pasal 245 Undang-Undang tentang MD3. Pasal itu menyebutkan pemeriksaan anggota dewan oleh penegak hukum harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum mendapatkan izin dari Presiden.

    Hamdani menilai bahwa pasal dalam RUU MD3 ini rentan disalahgunakan anggota Dewan. Menurut dia, penundaan revisi diperlukan untuk membahas detail pasal hak imunitas itu. "Agar hak imunitas ini bisa digunakan anggota DPR sesuai undang-undang," ujarnya.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tak ambil pusing soal perdebatan imunitas anggota Dewan itu. Menurut dia, pemanggilan anggota Dewan tidak akan berpengaruh dengan adanya pertimbangan MKD. "Itu hanya untuk mempertimbangkan saja, bukan kewajiban," kata dia.

    Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU MD3 Dibahas di Panja

    Ketua DPR Bambang Soesatyo juga senada dengan Yasonna. Menurut dia, pertimbangan MKD tidak berarti menggagalkan pemeriksaan anggota dewan oleh penegak hukum. "Mempertimbangkan itu adalah memberi masukan, bisa dipakai bisa tidak," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.