Penyerangan Gereja St Lidwina, DPRD DIY: Bukan Kriminal Biasa

Petugas kepolisian melakukan olah TKP kasus penyerangan di Gereja Santa Lidwina, DI Yogyakarta, Minggu (11/2)11 Februari 2018. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyerangan gereja ini. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Komisi A DPRD DKIY Eko Suwanto menilai penyerangan yang terjadi di Gereja St Lidwina, Bedog Trihanggo, Sleman, Yogyakarta sudah tergolong aksi teror. Karena itu, menurut dia, penanganannya harus tuntas agar tidak menular.

"Ini bukan kriminal biasa, tapi sudah aksi teror yang tidak hanya merusak, melukai korban, tapi juga mengoyak kerukunan masyarakat, serta menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat untuk beribadah," kata Eko saat meninjau lokasi kejadian, Minggu, 11 Februari 2018.

Baca: Panglima TNI dan Ketua DPR Tinjau Gereja St Lidwina

Eko mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan siapa pun atas nama apa pun tidak bisa dibenarkan. Aparat keamanan, kata dia, perlu bertindak tegas agar warga Yogyakarta merasa aman. "Apa pun motifnya, aksi teror dalam segala bentuknya, khususnya yang mengganggu kegiatan ibadah tidak boleh berulang terus," ucapnya.

DPRD DIY akan mengajak segenap masyarakat melawan aksi teror ini agar tidak menjadi sumber ketakutan yang berkepanjangan. Selain itu, kata Eko, pihaknya juga mendukung langkah penegak hukum untuk bekerja cepat dan tuntas mengungkap aksi teror ini. "Aparat, kami dukung menjalankan proses hukum, agar pelaku beserta aktor-aktor di belakang layar kasus ini bisa segera diungkap," katanya.

Penyerangan di Gereja St Lidwina terjadi saat misa ekaristi berlangsung pada Minggu pagi, 11 Februari 2018. Ketika itu, seorang pria tiba-tiba datang lalu menyerang jemaat kemudian pimpinan ibadah Romo Edmund Prier SJ. Suasana pun berubah menegangkan. Kepolisian masih menyelidiki motif pelaku.

Baca: Gereja Santa Lidwina Diserang, Sultan HB X Sedih dan Mohon Maaf

DPRD DIY mengagendakan rapat kerja bersama Pemerintah Daerah DIY dan stake holder untuk membahas penyerangan terhadap Gereja St Lidwina. Dalam rapat itu DPRD DIY meminta penegak hukum mengusut tuntas aksi tersbeut agar aksi kekerasan dan intoleransi tidak terjadi lagi.

"Kami harap masyarakat tidak panik. Ayo hidupkan lagi siskamling untuk mendukung aparat menciptakan kondisi yang damai," ujar Eko.

Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan ke polisi terdekat jika melihat ada orang atau kelompok yang mencurigakan. Eko juga meminta perangkat desa/kelurahan, RW, Kadus, RT, Satlinmas, termasuk warga melakukan pemantauan lingkungan lebih ketat lagi. "Kami ajak masyarakat suarakan lagi Jogja ora wedi (Jogja tidak takut), Jogja cinta damai, kita lawan aksi teror, intoleransi serta aksi kekerasan lainnya, " ujar Eko.

Anggota DPRD DIY lain, Dwi Wahyu Budiantoro, menilai penyerangan yang terjadi di Gereja St Lidwina merupakan kejahatan dan tragedi kemanusiaan. "Kejadian tersebut tidak bisa dibiarkan karena merupakan bentuk intoleransi," ujarnya.






Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

20 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

22 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

22 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

28 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

28 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

43 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

4 Agustus 2022

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.


Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

3 Agustus 2022

Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

Politikus PDIP Rasyidi meminta Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengkaji aturan penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat paripurna.