Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Pers Nasional 2018, Jokowi Mendadak Jadi Wartawan

image-gnews
Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media saat mengunjungi tempat kelahiran tokoh pers Djamaluddin Adinegoro di kawasan Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatra Barat., 8 Februari 2018. Foto/Intan/Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media saat mengunjungi tempat kelahiran tokoh pers Djamaluddin Adinegoro di kawasan Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatra Barat., 8 Februari 2018. Foto/Intan/Biro Pers Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Sumatera Barat, Jumat, 9 Februari 2018. Di depan peserta acara, Jokowi bercerita sering dicegat wartawan di sela aktivitasnya. Terkadang, kata dia, mereka memberondong dengan pertanyaan yang tidak gampang dijawab.

"Saya ingat pas dicegat doorstop, 80 sampai 90 persen wartawan itu pertanyaannya sulit-sulit semua, karena tembak langsung saat saya tidak siap," kata Jokowi, Jumat, 9 Februari 2018.

Baca: Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional Hari Ini

Tak lama kemudian, Jokowi meminta satu orang wartawan ke panggung. Dari sekian banyak wartawan yang mengangkat tangan, Jokowi memilih acak seorang wartawan. Terpilihlah Yusri Nur Raja Alam, wartawan dari Surabaya.

"Sekarang saya minta Pak Yusri jadi presiden, saya jadi wartawannya," kata Jokowi disambut tawa peserta acara.

Yusri kemudian berbicara, "Apa yang mau ditanyakan?" Mendengar perkataan Yusri, Jokowi langsung tertawa, "Wah pede sekali, saya jarang nanya duluan seperti itu ke wartawan, nah sekarang pertanyaan ke Bapak, menteri mana yang menurut bapak paling penting?"

Yusri terdiam sejenak lalu menjawab, "Semuanya penting." Mendengar jawaban Yusri, Jokowi berucap, "Ini kok politis banget."

Baca: Hari Pers Nasional, Fadli Zon: Media Bukan Alat Pemilik Modal

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Menteri yang bisa membuat presidennya nyaman," kata Yusri menambahkan. Peserta acara pun kembali tertawa untuk kesekian kalinya.

Tak puas dengan jawaban Yusri, Jokowi pun meminta jawaban tegas, "Menteri apa? To the point saja, Bapak jangan muter-muter gitu, saya belum bisa nulis ini karena belum nangkep."

Akhirnya Yusri menjawab bahwa menteri yang penting adalah menteri yang mengurusi wartawan, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebab, posisi menteri ini penting agar semua pihak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Seperti kebiasaan Jokowi ketika berkunjung ke sejumlah daerah, kali ini dia juga membagikan sepeda. Yusri yang maju ke depan pun mendapatkan sepeda sebelum turun dari panggung.

Kepada para peserta, Jokowi tak lupa menyampaikan pesan bahwa di era melimpahnya informasi saat ini, pers justru semakin diperlukan. "Untuk menyampaikan kebenaran, sebagai penegak fakta-fakta, dan pilar penegak aspirasi masyarakat," ujarnya.

Hari ini Jokowi menghadiri acara HPN 2018 di sela kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat. HPN ini merupakan acara tahunan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setiap memperingati Hari Pers Nasional pada 9 Februari.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

5 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

5 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

8 jam lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Bansos Jokowi di Pusaran Sengketa Pemilihan Presiden di MK

8 jam lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Bansos Jokowi di Pusaran Sengketa Pemilihan Presiden di MK

Timnas Amin menyinggung masalah penggelontoran bansos Presiden Jokowi sebagai bagian dari dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran