AJI Solo: Hari Pers Nasional Tanpa Pijakan Sejarah yang Kuat

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua PWI Pusat Margiono (kedua kanan), Ketua Dewan Pers Yoseph Adhi Prasetyo (kedua kiri), Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan), dan Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri), memukul tifa sebagai tanda peresmian puncak Hari Pers Nasional 2017 di Ambon, Maluku, 9 Februari 2017. ANTARA/Embong Salampessy

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Solo mengajak seluruh jurnalis tetap menjaga sikap skeptis dan kritis menyikapi Hari Pers Nasional yang dirayakan tiap 9 Februari. “Hari Pers Nasional dirayakan tiap tahun dengan mewah dan dihadiri wakil pemerintahan. Tak banyak yang menyadari termasuk sebagian awak media sendiri, bahwa masih ada perbedaan pendapat tentang acuan sejarah dalam penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers," kata Ketua AJI Solo Adib Muttaqin Asfar, pada Jumat, 9 Februari 2018.

Adib mengatakan diskusi tentang sejarah penetapan Hari Pers Nasional digelar hampir tiap tahun. Dari berbagai diskusi itu hampir selalu diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pijakan sejarah yang kuat di balik penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. "Ada beberapa hal yang patut dipertanyakan oleh jurnalis soal perayaan Hari Pers Nasional."

Baca:
Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional Hari Ini
Peringati Hari Pers Nasional, Jokowi Bertolak ke ...

Hari Pers Nasional, kata Adib, baru muncul pada era Orde Baru melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Keputusan itu berdasarkan rekomendasi sidang Dewan Pers ke-21 di Bandung pada 19 Februari 1981 yang menyetujui keinginan penetapan Hari Pers Nasional. 

Ide menetapkan hari bersejarah tentang peran pers nasional itu muncul dalam salah satu keputusan Kongres ke-16 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Padang pada 4 Desember 1978. Pemerintah saat itu akhirnya menetapkan 9 Februari yang merupakan hari ulang tahun PWI sebagai Hari Pers Nasional.  

Padahal banyak momentum bersejarah lain di Indonesia yang bisa dipertimbangkan sebagai hari pers. Di antaranya tanggal berdirinya Medan Prijaji, media pribumi pertama pada 1 Januari 1907, atau tanggal lahir Tirto Adhi Soerjo, bapak pers yang juga tokoh kebangkitan nasional, pada 7 Desember 1918.

Baca juga: Dewan Pers Siap Fasilitasi Pergantian Hari Pers ...

Selain soal pijakan sejarahnya kurang kuat, AJI Kota Solo juga mengkritik keterlibatan lembaga pemerintahan serta uang negara dalam perayaan Hari Pers Nasional. Dalam pernyataan sikapnya, AJI Solo mengutip berita dari Antara, 23 November 2017, tentang anggaran pelaksanaan Hari Pers Nasional di Padang yang diajukan mencapai miliaran rupiah. 

"Penggunaan uang negara dalam perayaan hari pers tidak sesuai semangat pers yang independen dari kekuasaan.” Pelaksanaan Hari Pers Nasional, kata Adib, idealnya dibiayai perusahaan-perusahaan pers, bukan oleh negara. 

Simak: Hari Pers Nasional, Fadli Zon: Media Bukan Alat ...

Di Kabupaten Klaten, perayaan Hari Pers Nasional dirangkai dengan hari jadi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Klaten ke 51 pada Kamis, 8 Februari 2018. Perayaan yang diselenggarakan di Gedung Sunan Pandanaran, komplek RSPD Klaten, itu dimeriahkan oleh Tari Yoespan yang ditampilkan 14 mahasiswa asal Nabire Papua yang kebetulan sedang Praktik Kerja Lapangan di Klaten.

Dalam pidato sambutannya, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan sudah saatnya pemerintah bersama media menyusun langkah strategis khususnya dalam pengelolaan informasi publik. "Peran pers menjadi salah satu pendorong terjalinnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat," kata Asisten III Sri Winoto saat membacakan pidato sambutan Bupati.






AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

3 hari lalu

AJI Desak Polisi Usut Tuntas Peretasan Terhadap Narasi

Aji mendesak agar kasus peretasan dan serangan terhadap media Narasi diusut tuntas untuk memberi efek jera kepada pelaku.


Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

4 hari lalu

Narasi Laporkan Serangan Digital ke Mabes Polri, AJI: Semoga Tidak Mangkrak

Tim hukum Narasi bersama LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Safenet, telah melaporkan serangan digital ke Mabes Polri


Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

21 hari lalu

Sanksi Demosi untuk Bharada Sadam karena Langgar Kebebasan Pers, AJI: Harusnya Sanksi Pidana

Eks sopir dan ajudan Ferdy Sambo, Bharada Sadam dijatuhi sanksi etik karena melakukan pelanggaran terhadap kebebasan pers.


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

35 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

39 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

Kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi oleh anggota Polri mendapat pengawalan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Kasus ini proses kasasi di Mahkamah Agung.


Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

40 hari lalu

Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

AJI mendesak Mahkamah Agung memperberat hukuman 2 anggota polisi penganiaya jurnalis Tempo, Nurhadi.


Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

56 hari lalu

Koalisi Pembela LPM Lintas Laporkan Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis ke Ombudsman Soal Maladministrasi

Koalisi Pembela LPM Lintas menilai Rektor IAIN Ambon dan Dirjen Pendis lakukan maladministrasi sehingga dilaporkan ke Ombudsman. Apa tuntutan lainnya


AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

56 hari lalu

AJI Menolak Intervensi Pimpinan IAIN Ambon Soal Mencabut Penghargaan LPM Lintas

Pimpinan IAIN Ambon menganggap pers mahasiswa LPM Lintas tak pantas menerima penghargaan dari AJI Indonesia, kenapa?


Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

56 hari lalu

Pimpinan IAIN Ambon Ingin AJI Cabut Penghargaan LPM Lintas, Dewan Juri: Keputusan Sudah Final

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Ambon, Faqih Seknun tak setuju LPM Lintas mendapat penghargaan dari AJI Indonesia


Aliansi Jurnalis Independen Memberi Penghargaan untuk Pers Mahasiswa IAIN Ambon

57 hari lalu

Aliansi Jurnalis Independen Memberi Penghargaan untuk Pers Mahasiswa IAIN Ambon

Aliansi Jurnalis Independen memberi penghargaan untuk Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas IAIN Ambon