NU Usul Potongan 2,5 Persen Gaji PNS untuk Zakat Mengurangi Pajak

Reporter

Ketua PBNU Marsudi Syuhud usai menghadiri Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 8 Februari 2018. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU Marsudi Syuhud mengusulkan agar pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang beragama Islam untuk zakat profesi sekaligus untuk mengurangi nominal pajak mereka. Tujuannya agar tidak terjadi pemotongan gaji PNS dobel. Menurut dia, pemotongan pembayaran pajak ini sebagai tax deductible.

"Biar enggak dobel gitu lho, udah dipotong pajak (masih) dipotong juga buat zakat. Jadi yang sudah bayar zakat, bayar pajaknya dipotong," tutur Marsudi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: Ombudsman: Pungutan Zakat PNS Muslim Berpotensi Maladministrasi

Marsudi mencontohkan, jika pajak seorang PNS sebesar Rp 1 juta, dengan adanya pemotongan gaji untuk zakat, maka nominal pajak yang harus mereka bayarkan berkurang 2,5 persen.

Pemerintah, tutur Marsudi, dapat membuat dua akun. Akun pertama untuk menyalurkan zakat 2,5 persen dari pendapatan. Adapun akun kedua untuk menyalurkan pajak pemotongan gaji yang nominalnya sudah dikurangi 2,5 persen tersebut. "Nanti (Menteri Keuangan) Sri Mulyani untung itu. Jadi, orang bayar pajak sekaligus ibadah. Ini terobosan," ujar dia.

Pernyataan Marsudi itu terkait dengan rencana Kementerian Agama memotong gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam.

Simak: Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat, Fadli Zon: Tidak Perlu

"Kami sedang menyiapkan kepres (keputusan presiden) adanya pungutan zakat khusus dan ini hanya berlaku bagi ASN atau PNS muslim," kata Lukman di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Lukman menuturkan kepres tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Gaji ASN atau PNS akan dipotong 2,5 persen. Kendati begitu, Lukman mengatakan bahwa aturan itu bukan bersifat wajib. Sehingga, jika PNS atau ASN tidak bersedia gajinya dipotong, mereka boleh mengajukan keberatan.

Meski begitu, Marsudi tetap meminta pemerintah menetapkan batasan yang jelas terlebih dahulu. Sehingga PNS yang belum mencapai nisab atau batas kewajiban membayar zakat tidak ikut terpotong gajinya. "Harus diterapkan dulu yang gajinya berapa yang harus bayar pajak. Tentunya ya harus yang sudah nisab," tuturnya.

ADAM PRIREZA | FRISKI RIANA






Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

21 menit lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

20 jam lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

5 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

7 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

11 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

12 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.


Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

13 hari lalu

Industri CPO dan Turunannya Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin: Menghidupi 20 Juta Orang

Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan peran strategis dari industri CPO dan turunannya di Indonesia.


2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

13 hari lalu

2014-2021, Krakatau Posco Setor Pajak Rp 9,7 Triliun

Director Technology and Business Development PT Krakatau Posco menyatakan pihaknya telah menyetor pajak Rp 9,7 triliun sejak tahun 2014 sampai 2021.


Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

14 hari lalu

Setoran Pajak dan PNBP PT Timah Melejit 400 Persen, Rp 1,196 Triliun di Semester I- 2022

PT Timah Tbk pada paruh pertama tahun 2022 menyetorkan kontribusi pajak dan PNBP sebesar Rp 1,196 Triliun kepada negara.


Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

15 hari lalu

Kemenkeu Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Simak Syaratnya

Lowongan kerja telah dibuka sejak 1 September dan akan ditutup pada 24 September 2022.