TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Bidang Agama, Sosial, dan Budaya Ahmad Su'adi menilai rencana penarikan gaji pegawai negeri sipil muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat berpotensi maladministrasi. Bila pemerintah mengimplementasikan gagasan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran.
"Zakat itu masalah privat. Jadi negara tidak boleh mencampuri apalagi menarik zakat ke dalam pemerintahan," kata Ahmad saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Februari 2018.
Menurut Ahmad sebaiknya pemerintah urung menjalankan rencana tersebut. Sebab, ibadah zakat adalah urusan pribadi, sehingga tak seharusnya negara mencampuri persoalan tersebut. Apalagi, kata Ahmad, pengelolaan zakat yang salah berakibat dosa besar.
Baca: Menteri Agama: Gaji PNS Muslim Akan Dipotong Zakat 2,5 Persen
Misalnya, terjadi penyelewengan atau korupsi dana zakat. "Bila terjadi, pemerintah melakukan yang tidak seharusnya atau bahkan dilarang. Tapi ini (penarikan gaji) kan baru rencana," ujar Ahmad.
Jika pemerintah tetap ingin menarik zakat dari PNS Muslim, dalam undang-undang perlu mencantumkan perbedaan siapa yang mustahik atau berhak menerima zakat dan siapa pemberi zakat itu.
Ahmad menuturkan penarikan zakat dari gaji PNS pernah terjadi di Lombok Timur sekitar 2006 atau 2007. Awalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bupati setempat membuat kebijakan yang sama ihwal pemungutan zakat dari PNS.
Simak: MUI Dukung Rencana Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat
Namun PNS merasa terganggu dan tereksploitasi. Sehingga mereka berunjuk rasa besar-besaran. Mayoritas pengunjuk rasa adalah PNS kalangan bawah. Menurut Ahmad, tak menutup kemungkinan bila hal itu kembali terjadi ketika pemerintah resmi memungut zakat dari PNS muslim.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang menyiapkan aturan ihwal pungutan zakat bagi PNS. Zakat itu berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam sebesar 2,5 persen.
Lihat: Jusuf Kalla Sebut Aturan Potong Gaji PNS untuk Zakat Masih Wacana
"Kami sedang menyiapkan keppres (keputusan presiden) adanya pungutan zakat khusus dan ini hanya berlaku bagi ASN (aparat sipil negara) atau PNS muslim,” kata dia.
Pemotongan, kata dia, hanya berlaku bagi muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Namun, menurut Lukman, pemotongan gaji untuk zakat tak bersifat wajib. PNS atau ASN boleh mengajukan keberatan bila tak bersedia gajinya dipotong.
