Soal Kicauan di Twitter, Fadli Zon: Bu Susi Baper Saja

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon. ANTARA

    Fadli Zon. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai reaksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berlebihan dalam menanggapi kicauannya di Twitter soal ukuran keberhasilan di bidang kelautan. Di Twitter, Fadli Zon mengkritik kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan oleh Susi.

    "Bu Susi baper saja kali ya. Yang saya sampaikan relatif lunak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018. Fadli mengatakan partainya memang gencar memberi evaluasi terhadap pemerintah menyangkut nasib nelayan.

    Baca: Disindir Fadli Zon, Susi Pudjiastuti: Ukuran Kebehasilan Anda Apa

    Fadli menilai pihaknya mendukung kebijakan Susi dalam memproteksi pencurian ikan secara ilegal. Namun, kata dia, Susi terlalu menjadikan penenggelaman kapal pencuri ikan ilegal sebagai patokan keberhasilan. "Saya pernah mengatakan harusnya kapal diambil dan diserahkan kepada nelayan," ujarnya.

    Fadli juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai rentan kriminalisasi terhadap nelayan seperti kebijakan pelarangan penggunaan cantrang. "Makin banyak regulasi yang rentan untuk dikriminalisasi," ujarnya. "Nelayan di era Jokowi ini kehidupannya makin hari makin susah."

    Sebelumnya, Susi menanggapi kicauan Fadli soal ukuran keberhasilan pemerintah. "Ukuran keberhasilan yg telah anda lakukan apa Pak Fadli yth??? Mohon pencerahan," kata Susi lewat akun Twitter-nya, @susipudjiastuti. Pertanyaan ini setelah Fadli mengkritik kebijakan penenggelaman kapal.

    Baca: Ditanya Susi Pudjiastuti Ukuran Keberhasilan, Ini Kata Fadli Zon

    Fadli Zon pun mengundang Susi untuk datang dalam peluncuran buku berjudul Berpihak pada Rakyat. Buku ini berisi catatan tiga tahun Fadli selama menjabat anggota DPR. "Saya undang di Twitter," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.