Kata Luhut Binsar Soal Pemeriksaan Penyadapan oleh Badan Siber

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung menjelang pertemuan IMF-World Bank 2018, di Karangasem, Bali, Desember 2017. ANTARA FOTO

    Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung menjelang pertemuan IMF-World Bank 2018, di Karangasem, Bali, Desember 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan soal pemeriksaan yang dilakukan Badan Siber dan Sandi Negara pada mobilnya. Menurut Luhut, yang dilakukan Badan Siber adalah prosedur rutin.

    "Gak ada penggeledahan. Gak ada pemeriksaan," ujarnya usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Bung Hatta di Kota Padang, Sumatera Barat Rabu 7 Februari 2018.

    Ia mengatakan, yang dilakukan BSSN itu merupakan kegiatan rutinan setiap bulannya. Untuk sterilisasi terhadap aksi penyadapan.

    Baca juga: Sekjen Golkar Lodewijk Paulus: Pak Luhut Komandan Saya

    Luhut juga membantah spekulasi yang menyebut ada aksi saling sadap pada pejabat tinggi di pemerintahan Joko Widodo. Menurut Luhut, tak ada kecurigaan terjadinya penyadapan. Namun pemeriksaan itu hanya prosedur yang dilakukan untuk sejumlah pejabat negara.

    Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik sempat mempertanyakan soal pemeriksaan penyadapan di mobil Luhut. Menurut Rachland, jika benar terpasang alat penyadap di mobil Luhut, maka diduga sedang berlangsung pertarungan gelap antara elit penyelenggara kekuasaan negara.

    Sebelumnya Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setyawan, membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap mobil Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Namun pemeriksaan itu hanya pengamanan rutin.

    Baca juga: Luhut: Saya Hidupnya Udah Enak, Ngapain Bekingin Pengusaha Ikan

    "Salah satu tugas BSSN adalah memberikan pengamanan terhadap VVIP dari berbagai ancaman atau kerawanan sinyal elektromagnetik. Apa yang dilakukan tim pagi ini di Kemenko Maritim adalah tugas rutin biasa," kata dia Selasa kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.