Soal Pelibatan TNI, Polri: Eskalasi Ancaman Meningkat di 2018

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Pindad Abraham Mose bersama KSAD TNI Jenderal Mulyono dan WakaPolri Syafruddin memegang senjata-senjata buatan Pindad di Energy Bulding, Jakarta, 27 Desember 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti

    Direktur Utama Pindad Abraham Mose bersama KSAD TNI Jenderal Mulyono dan WakaPolri Syafruddin memegang senjata-senjata buatan Pindad di Energy Bulding, Jakarta, 27 Desember 2017. TEMPO/Chitra Paramaesti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan pelibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam urusan yang selama ini menjadi wewenang Polri bukan hal baru. Pelibatan itu telah diteken dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri.

    "Itu hanya memperbaharui MoU yang sudah selesai, isinya sama saja," kata Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Januari 2018.

    Baca: Nota Kerja Sama TNI-Polri Jadi Polemik, Moeldoko: Hanya Penegasan

    Nota kesepahaman TNI-Polri itu ditandatangani Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di sela rapat pimpinan di Markas Besar TNI, 23 Januari 2018. Perjanjian serupa pernah dibuat pada 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

    Terkait perjanjian kerja sama yang berlaku hingga lima tahun itu, Iqbal mengatakan bahwa Polri membutuhkan TNI karena eskalasi ancaman ke depan meningkat. "Eskalasinya meningkat, ancamannya sudah dikalkulasi dengan Polri, sehingga Polri meminta bantuan TNI," kata dia.

    Baca: 3 Ajang Besar 2018 yang Membuat Polri Teken MoU dengan TNI

    Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan nota kesepahaman itu dibuat untuk setidaknya membantu mengamankan tiga perhelatan besar di tahun 2018. Tiga perhelatan itu yakni Pilkada 2018, ASIAN Games pada Agustus 2018 dan pertemuan International Monetary Fund dan World Bank di Bali pada Oktober 2018.

    Iqbal mengatakan, perjanjian antara TNI dan Polri juga pernah dilakukan kedua pihak dalam pemilihan umum 2014. "Pilkada lima tahun lalu juga begitu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.