Nota Kerja Sama TNI-Polri Jadi Polemik, Moeldoko: Hanya Penegasan

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan nota kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI mengenai perbantuan TNI hanya bersifat penegasan. Menurut dia, tidak ada yang perlu ditakuti dari memorandum of understanding (MOU) tersebut.

"Itu hanya penegasan, bahwa kalau ada sesuatu, TNI (bisa) memberikan bantuan. Sebenernya juga sudah jalan," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Baca: TNI Bakal Ikut Diterjunkan Bantu Polri Hadapi Aksi Massa

Moeldoko menuturkan tidak ada yang kontroversial dari kerja sama itu. Sebab, menurut dia, pengerahan TNI dalam operasi militer selain perang sudah ada aturannya. "Kalau terkait dengan pengamanan dan seterusnya, itu kalau sifatnya mendesak, semua sudah ada aturan. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan," ucapnya.

Nota yang diteken Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tersebar ke sejumlah kalangan pada Jumat pekan lalu. Dalam nota ini, TNI bisa membantu polisi dalam menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan, dan konflik sosial.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan kewenangan dan tanggung jawab pengerahan TNI ada pada Presiden dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Simak: Bantu Polri Hadapi Unjuk Rasa, TNI: Senjata Unsur Terakhir

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat 3, pengerahan TNI untuk operasi militer, baik perang maupun bukan, harus melalui keputusan politik negara. Adapun nota kesepahaman bukanlah keputusan politik negara.

Ihwal munculnya reaksi dari publik itu, Moeldoko menuturkan bakal meluruskan masalah tersebut. "Nanti saya komunikasikan. Sekali lagi, ini penegasan saja," ujarnya.






Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

15 jam lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

17 jam lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

20 jam lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

20 jam lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

21 jam lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

23 jam lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

1 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022