3 Ajang Besar 2018 yang Membuat Polri Teken MoU dengan TNI

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Kontingen Indonesia (Chief de Mission/Cdm) untuk Asian Games 2018, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Syafruddin. (badmintonindonesia.org)

    Ketua Kontingen Indonesia (Chief de Mission/Cdm) untuk Asian Games 2018, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Syafruddin. (badmintonindonesia.org)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan nota kesepahaman (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Polri dibuat setidaknya untuk membantu mengamankan tiga perhelatan besar tahun ini.

    "Paling tidak tahun ini kita akan menghadapi tiga event besar dan sangat membutuhkan pengamanan yang betul-betul komprehensif," kata Syafruddin di Wisma Atlet Kemayoran, Jalan Sunter Jaya 1, Jakarta Utara, Ahad, 4 Februari 2018.

    Baca juga: Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

    Nota kesepahaman TNI-Polri ditandatangani Tito dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat rapat pimpinan bersama yang digelar 23 Januari 2018 lalu di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

    Kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun terhitung sejak penandatanganan. Dalam aturan Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 di Mou itu menyatakan bahwa TNI akan diperbantukan untuk menghadapi aksi massa.

    Perhelatan besar pertama yang dimaksud Syafruddin adalah Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2018. Menurut dia, untuk mengawal 171 daerah yang mengikuti Pilkada, Polri membutuhkan bantuan TNI.

    "Kita enggak bisa overconfident dengan kemampuan Polri. Itu pasti enggak mungkin Polri mampu, harus di backup oleh TNI," katanya.

    Perhelatan besar kedua, menurut Syafruddin, yang membutuhkan pengamanan Polri adalah Asian Games 2018 yang akan dibuka 8 Agustus mendatang. Terakhir, pertemuan International Monetary Fund dan World Bank di Bali pada 8-14 Oktober 2018. "Itu pemimpin-pemimpin dunia akan hadir jadi tentu tanggung jawab TNI harus seimbang," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.