Ketua DPR: Pembentukan Dewan Pengawas Urusan KPK

Bambang Soesatyo mengatakan kegemarannya mengoleksi mobil mewah dilakukan sejak menjadi wartawan. Saat ia menjadi wartawan pada 1985, ia sudah mulai membeli Volvo sebagai mobil pertamanya. dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan DPR tidak akan mencampuri urusan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas dari Panitia Khusus Hak Angket KPK. Menurut Bambang, Dewan Pengawas adalah kewenangan komisi antirasuah.

"Tidak ada yang namanya DPR maupun presiden ataupun pemerintah, ikut campur dalam pembetukan dewan pengawas yang direkomendasikan DPR kepada KPK." Bambang menyampaikanya melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin, 5 Januari 2018.

Baca:
Ada RUU Penyadapan, Dewan Pengawas KPK ... Pembentukan Dewan Pengawas KPK, ICW ...

Sebanyak 10 kesimpulan dan rekomendasi disiapkan Panitia Khusus Hak Angket ke rapat paripurna Dewan pada Senin 12 Februari 2018. Salah satu rekomendasi adalah pembentukan dewan pengawas KPK.

Bambang mengatakan hasil rekomendasi itu tidak mengikat KPK. Menurut Politikus Partai Golkar itu, rekomendasi dan kesimpulan Panitia Khusus telah menjadi hasil kerja pansus angket KPK. "Itu semua diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melaksakannya atau tidak," ujarnya.

Anggota Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi mengatakan rekomendasi pembentukan dewan pengawas KPK sudah dihapus. Penghapusan berdasarkan keputusan seluruh fraksi dalam pansus. "Sudah di-drop," kata politikus Partai NasDem itu.

Baca juga: Pembentukan Dewan Pengawas KPK, ICW ...

Bambang berharap Pansus hak angket KPK ini bisa segera diakhiri dan berfokus pada pemberantasan korupsi. "Berakhir soft landing dan makin mendekatkan hubungan DPR dengan KPK," kata Bambang.

Berbagai kalangan menuding Pansus Hak Angket berupaya melemahkan KPK melalui rekomendasi, di antaranya melalui Dewan Pengawas. Sikap skeptis disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).

MaPPI FHUI menganggap rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK dari Pansus Hak Angket KPK sama sekali bukan upaya memperkuat KPK. Dewan Pengawas, menurut MaPPI, justru bisa menciptakan matahari kembar di KPK. "Sejauh ini saya melihat tujuannya tetap sama, mencoba mengurung ruang gerak KPK dan menciptakan persoalan kelembagaan KPK," kata Peneliti MaPPI FHUI Aradila Caesar saat dihubungi Tempo pada Jumat, 2 Februari 2018.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

2 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

6 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

16 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

16 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

19 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

20 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

21 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

23 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

23 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.