Ada RUU Penyadapan, Dewan Pengawas KPK Dinilai Makin Tak Relevan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi Wakil Ketua Pansus Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Pansus Henry Yosodiningrat dan Arteria Dahlan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya KPK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,  7 Oktober 2017. Rapat yang semula digelar untuk mengklarifikasi temuan Pansus Hak Angket KPK ini tidak dihadiri KPK karena masih menunggu putusan MK soal uji materi pasal Hak Angket dalam UU MD3. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi Wakil Ketua Pansus Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Pansus Henry Yosodiningrat dan Arteria Dahlan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya KPK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 7 Oktober 2017. Rapat yang semula digelar untuk mengklarifikasi temuan Pansus Hak Angket KPK ini tidak dihadiri KPK karena masih menunggu putusan MK soal uji materi pasal Hak Angket dalam UU MD3. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tidak relevan jika dikatakan untuk memperkuat KPK, menyusul adanya rekomendasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyadapan oleh Pansus Angket KPK.

    "Dengan adanya wacana RUU Penyadapan, usulan pembentukan dewan pengawas menjadi semakin tidak relevan," kata Peneliti MaPPI FHUI Aradila Caesar saat dihubungi Tempo pada Jumat, 2 Februari 2018.

    Sebelumnya, rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK juga sudah muncul dalam draft RUU KPK pada 2016 lalu. Dalam pasal 12A sampai 12 draft revisi RUU KPK tersebut diatur, penyadapan yang dilakukan KPK harus seizin Dewan Pengawas.

    Baca juga: KPK Tanggapi Usulan Pansus Angket Soal Pembentukan Dewan Pengawas

    Hal tersebut, lanjut Caesar, yang dikhawatirkan akan kembali terulang dengan rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas KPK saat ini. Selain itu, kata dia, soal penyadapan juga tidak benar bahwa dewan pengawas memberikan otorisasi penyadapan. "Dalam praktek berbagai negara, penyadapan itu dikontrol oleh pengadilan. Bukan dewan pengawas," kata dia.

    Dalam berbagai kesempatan, Pansus Angket KPK berdalih jika Dewan Pengawas KPK fungsinya bukan mengintervensi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK, namun untuk mengawasi agar pelaksanaan tugas KPK sesuai koridor hukum. "Jika konteksnya adalah pengawasan dalam hal kerja-kerja penegakan hukum KPK, maka institusi yang berhak mengawasi dan mengkoreksi adalah pengadilan," kata dia.

    Termasuk dalam hal penyadapan, kata dia, jika KPK dianggap melanggar HAM dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, maka yang mengoreksi haruslah pengadilan melalui mekanisme praperadilan.

    Baca juga: MaPPI FHUI: Pansus Hak Angket Harus Jelaskan Dewan Pengawas KPK

    "Jadi rekomendasi ini agak sulit diterima nalar publik, mengingat proses pembentukan pansus bermasalah dan tendensius menyerang KPK," kata dia.

    Selain MaPPI FHUI, kritik terhadap pembentukan Dewan Pengawas KPK juga dilontarkan banyak pihak lainnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Easter misalnya, menganggap pembentukan Dewan Pengawas KPK hanya buku lama dengan sampul baru. "Tidak lain sebagai upaya untuk melemahkan KPK kembali," kata Lalola.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lembaga Survei: 5 Hal Penting dalam Quick Count Pilpres 2019

    Perkumpulan Survei Opini Publik angkat bicara soal quick count di Pemilu dan Pilpres 2019 yang diragukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.