Sidang Setya Novanto, Berikut Cerita Saksi yang Sarat Kontradiksi

Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 1 Februari 2018. Sidang ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, Setya Novanto, kembali menjalani sidang lanjutan, hari ini, Senin, 5 Februari 2018. Agenda sidang masih melanjutkan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Setya Novanto Rahasiakan Nama-Nama Penerima Dana E-KTP

Pada sidang-sidang sebelumnya, jaksa telah menghadirkan sejumlah saksi dari pelbagai kalangan. Dari swasta, pemerintahan, hingga terpidana kasus e-KTP. Beberapa nama yang disebutkan dalam dakwaan juga dihadrikan sebagai saksi. Keterangan para saksi itupun sering kali bersebrangan. Berikut keterangan dari sejumlah saksi yang pernah diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

1. Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Chairuman Harahap

Chairuman bersaksi untuk Setya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018. Hakim mencecar seputar fungsi dan tugas Badan Anggaran (banggar) DPR. Di tengah berjalannya sidang, hakim tampak mulai bingung. Musababnya, keterangan Chairuman berbeda dengan informasi yang disampaikan saksi sebelumnya.

"Ini bingung semua (keterangan) berbeda. Yang pasti ada yang berbohong," kata hakim Frangki Tambuwun.

Intinya, Chairuman menyampaikan, banggar DPR memiliki peran dalam penyusunan anggaran proyek e-KTP. Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dalam negeri (kemendagri) memang mengajukan pagu anggaran ke DPR terlebih dulu. Anggaran untuk proyek-proyek besar dibahas di Komisi II DPR.

Baca: Kuasa Hukum Setya Novanto Sebut Bukti Jam Richard Mille Tak Kuat

Adapun Komisi II DPR menyetujui anggaran tersebut. Baru setelahnya anggaran e-KTP dibahas di banggar. Banggar bisa menolak usulan Komisi II.

"Kalau dianggap sumber dana tidak mencukupi misalnya. Logika saya kenapa ini dibawa ke Banggar justru untuk mensinkronkan semua. Makanya anggaran APBN kita diketok di banggar," jelas Chairuman.

2. Mantan Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir

Keterangan Mirwan Amir berbeda dengan keterangan Chairuman. Mirwan menerangkan, Banggar DPR tak pernah membahas anggaran proyek e-KTP. Menurut dia, Banggar DPR hanya membahas soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"(Anggaran) sudah diketok Komisi II. Saya sebagai wakil pimpinan Banggar tidak pernah tahu," kata Mirwan dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Januari 2018.

Sepengetahuan Mirwan, pembahasan anggaran proyek e-KTP dilakukan oleh Komisi Pemerintahan DPR dan Kemengari sebagai perwakilan pemerintah. Sebab, wewenang pembahasan anggaran ada di dua instansi tersebut.

Awalnya, anggaran ditetapkan dalam nota keuangan oleh pemerintah. Setelah itu, pembahasan dilakukan di Komisi Pemerintahan DPR. Setelahnya, ada pengesahan dari Kementerian Keuangan.

Mirwan mengatakan pimpinan Banggar tak bisa mengintervensi anggaran e-KTP. "Banggar hanya bahas perubahan asumsi. Kita bahas ABPN anggaran penerimaan defisit. Itu ada perubahan-perubahan asumsi," ujarnya.

Tak hanya itu, Chairuman juga membantah kesaksian Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Hakim Anwar berujar, Irman pernah menyebut ditelepon oleh Chairuman.

Tujuannya menanyakan soal fee lima persen untuk anggota dewan yang bakal turut menikmati aliran dana e-KTP. Kala itu, Chairuman menelepon di kala masa reses. Chairuman menanggapi, kesaksian Irman tak logis.

"Kalau Andi Narogong pemegang uang, kenapa saya telepon Irman," ujar Chairuman.

Politikus Golkar ini diduga menerima duit US$ 584 ribu dan Rp 26 miliar. Tuduhan itu dibantah. Ia juga tak membenarkan adanya permintaan fee sebesar lima persen. Menurut Chairuman, tak pernah juga Setya meminta bantuan mengenai proyek e-KTP.

"Yakin ya, saudara sudah disumpah. Yang lain beberapa kali sudah disumpah tapi kok kererangannya begini (sambil mengepalkan kedua tangan dan membenturkannya)," kata hakim Frangki Tambuwun.

3. Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman

Saat bersaksi pada Kamis, 25 Januari 2018, Irman tak membenarkan pernyataan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong ihwal pertemuannya dengan Setya. Menurut Irman, dirinya mengenal Setya Novanto melalui perantara Andi. "Memutarbalikkan fakta kalau saya yang mengenalkannya," kata Irman.

Irman memaparkan, saat pertama kali bertemu Andi di ruang kerjanya, Andi hendak memperkenalkanya dengan Setya. Hal itu untuk membahas proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Adapun Andi menyatakan agar Irman tak khawatir dengan persoalan uang. Sebab, Andi akan memfasilitasi keperluan dana yang diperlukan Irman. Agar kucuran dana mulus, Irman harus diperkenalkan dulu dengan Setya Novanto. Andi juga menyebutkan, Setya adalah pemegang kunci atau penentu anggaran proyek e-KTP.

"Kali ini saya dicabut nyawa, saya rela. Itu (Andi) memutarbalikkan fakta," jelas Irman.

Sidang Setya belum berakhir. Agenda sidang pun masih berlanjut untuk memeriksa saksi yang dihadirkan jaksa penuntut (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selebihnya masih ada agenda pemeriksaan saksi dari terdakwa, penuntutan, dan putusan.

Hari ini, sidang lanjutan Setya Novanto kembali digelar. Jaksa menghadirkan saksi demi membongkar keterlibatan Setya di proyek megakorupsi itu.






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

46 menit lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

4 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

5 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

5 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

6 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

7 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

7 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

9 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Forum Advokat Indonesia meminta Dewas KPK memeriksa Firli Bahuri terkait upayanya mengkriminalisasi Anies Baswedan.