Fahri Hamzah: Pembentukan Dewan Pengawas KPK Sudah Terlambat

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terlambat. "Sudah terlambat, sudah berantakan juga karena yang rusak itu di bawah," kata Fahri di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.

Ia menilai perlu restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh. Fahri mengatakan dampak kehadiran komisi antirasuah itu telah menciptakan anomali sistem penegakan hukum. “Ini berhubungan dengan posisi KPK di tengah lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan."

Baca:
MaPPI FHUI: Pansus Hak Angket Harus Jelaskan Dewan Pengawas ...
MaPPI FHUI: Pembentukan Dewan Pengawas ...

Hal ini menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakan hukum. "Polisinya guilty feeling kalau KPK dilaporkan. Jaksa juga begitu," kata Fahri.

Menurut dia, pemerintah perlu mengharmonisasi sistem penegakan hukum. "Kalau presiden tidak menganggap ini persoalan sistemik, nanti pusing sendiri." Fahri meminta Presiden Joko Widodo terlibat dalam pembahasan rekomendasi untuk KPK dari Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Baca juga: Pembentukan Dewan Pengawas KPK, ICW ...

Pembentukan Dewan Pengawas KPK muncul dalam rekomendasi Pansus Hak Angket DPR untuk KPK. Pansus berdalih fungsi Dewan Pengawas KPK bukan untuk mengintervensi penyidikan dan penuntutan KPK, melainkan untuk memastikan agar pelaksanaan tugas KPK sesuai dengan koridor hukum.

Usulan ini menuai kritik. Peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Ester, misalnya, menilai rekomendasi pembentukan Dewan Pengawas ibarat buku lama dengan sampul baru. Ia menilai keberadaan Dewan Pengawas rentan sebagai bentuk intervensi untuk kembali melemahkan KPK.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

12 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

19 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

22 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.