Soal Pidato Tito Karnavian, Azyumardi: Banyak Tokoh Buta Sejarah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Azyumardi Azra. TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Pidato Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian bahwa ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang layak didukung karena berjasa kepada Indonesia serta pro-Pancasila ikut dikritik cendekiawan Azyumardi Azra.

Menurut Azyumardi, banyak tokoh di Indonesia tak paham akan sejarah negerinya sendiri. Tito Karnavian, kata Azyumardi, salah satunya.

“Banyak orang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di Indonesia. Bukan hanya Kapolri yang kebetulan tertangkap ketidaktahuannya. Seandainya ditanyakan kepada pejabat atau tokoh-tokoh negeri ini, sedikit dari mereka yang paham,” ucap Azyumardi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 31 Januari 2018.

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian Pimpin Rapat Pimpinan Polri di PTIK

Azyumardi menjelaskan, tidak hanya NU dan Muhammadiyah, sejak dasawarsa pertama abad ke-20 sudah berdiri organisasi kemasyarakatan Islam lain di berbagai penjuru Nusantara, seperti Syarikat Dagang Islam yang kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam. Selain itu, ada Jam'iyatul Khair, Persatuan Ummat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Persatuan Islam, Al-Washliyyah, Al-Khairat, Persatuan Tarbiyah Islamiyyah, Al-Ittihadiyyah, Nahdlatul Wathan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Hidayatullah.

Adapun Tito kini berencana mengumpulkan sejumlah ormas Islam untuk meluruskan masalah yang timbul akibat pidatonya itu. “Nanti akan ada pertemuan dengan organisasi-organisasi Islam. Kami akan bersilaturahmi,” tutur Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2018.

Infografis: Pidato Kontroversial, Anies Baswedan Sebut Kata Pribumi

Setyo mengatakan video pidato Tito tersebut sebenarnya sudah ditayangkan sejak dulu. Pidato itu disampaikan Tito di kantor Pengurus Besar NU pada 2016. “Waktu itu, kalau tidak salah, ada nota kesepahaman dengan NU. Saya sendiri saat itu masih menjabat Kepala Divisi Hukum Polri,” ucapnya.

Video Tito berpidato sempat viral dan menuai protes. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain bahkan menulis surat terbuka melalui akun Facebook-nya terkait dengan pidato Tito tersebut.

Baca juga: Kapolri Tito Larang Anggotanya Foto Bareng Paslon di Pilkada 2018

"Melalui surat terbuka ini, saya, Tengku Zulkarnain, PROTES KERAS atas pernyataan Bapak Kapolri dan meminta Anda meminta maaf serta menarik isi pidato Anda, yang saya nilai tidak ETIS, merendahkan jasa para ulama dan pejuang Islam di luar Muhammadiyah dan NU, mencederai rasa kebangsaan, serta berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara Indonesia,” ujar Zulkarnain dalam akun Facebook-nya.

Zulkarnain merasa kecewa dengan pernyataan Tito Karnavian yang seakan-akan tidak menganggap perjuangan ormas Islam lain. “Saya sangat kecewa dan keberatan atas pidato Kapolri, yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan, dan rawan memicu konflik,” tutur Zulkarnain melalui keterangan tertulis pada Selasa, 30 Januari 2018.






Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

3 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

4 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

5 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

5 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

5 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

6 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

8 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

13 hari lalu

Rekening Gubernur Papua Lukas Enembe Diblokir PPATK, Punya Dana Tunai Rp 61 Miliar

PPATK memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe. Uang sebesar Rp 61 miliar disebut berasal dari Dana Otsus Papua dan setoran sejumlah bupati.


Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

13 hari lalu

Pengacara Lukas Enembe Sebut Kliennya Kantongi Izin ke Luar Negeri Untuk Berobat

Lukas Enembe disebut mengantongi izin berobat ke luar negeri sebelum keluarnya permohnan cekal dari KPK.


Prasetyo Edi Marsudi Sebut 3 Nama Pengganti Anies Baswedan Dirapatkan Pekan Depan

17 hari lalu

Prasetyo Edi Marsudi Sebut 3 Nama Pengganti Anies Baswedan Dirapatkan Pekan Depan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas 3 calon penjabat gubernur DKI Jakarta.