Menteri Yohana: Papua Tidak Layak Anak

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yambise disambut kedatangannya oleh sejumlah anak saat tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 10 Juli 2015. TEMPO/Frannoto

    Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yambise disambut kedatangannya oleh sejumlah anak saat tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 10 Juli 2015. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan Papua adalah wilayah yang tidak layak terhadap perkembangan anak. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah paling timur Indonesia tersebut.

    "Saya tadi sudah mengatakan ke Bu Menko (Puan), kalau ini keadaan geografis membuat kita sulit bisa menjangkau daerah-daerah itu," kata Yohana usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rabu, 31 Januari 2018.

    Baca: Mensos Minta Para Menteri Bersinergi Atasi Gizi Buruk di Papua

    Yohana mengatakan pemerintah pusat harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah agar Papua dapat menjadi wilayah layak anak. Alasan tersebut, kata dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016, bahwa persoalan perkembangan anak juga menjadi ranah pemerintah daerah. "Saya hanya bisa koordinasi saja, selanjutnya adalah otonom, mereka hanya menggunakan APBD," ujarnya.

    Dana untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Papua, kata Yohana, sangat kecil. Dia mengatakan masih berusaha meminta pemerintah daerah Papua untuk menaikkan anggaran tersebut. "Sehingga perhatian kepada perempuan dan anak tercukupi," ujarnya.

    Baca: Satker untuk KLB Papua, Menteri Puan Pakai Dana Menteri dan Otsus

    Hari ini, sejumlah menteri melakukan rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Rapat tersebut membahas soal tindak lanjut dari Kejadian Luar Biasa di Papua.

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan tak akan membuat satuan kerja dengan kementerian terkait, guna menindak lanjuti kejadian luar biasa di Papua. Dia menuturkan akan menggunakan dana dari tiap kementerian dan otonomi khusus Papua.

    Otsus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.