Peneliti MK Laporkan Arief Hidayat ke Dewan Etik

Peneliti di Mahkamah Konstitusi Abdul Ghoffar Husnan saat melaporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik, di Gedung MK, Jakarta, 31 Januari 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Muda di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Abdul Ghoffar Husnan melaporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik. Pelaporan tersebut dilakukan Ghoffar setelah Arief mengeluarkan sejumlah tudingan di sebuah media online kepadanya dan Arief juga setelah diminta mundur pasca-sanksi etik kedua dari Dewan Etik.

“Pada intinya, maksud saya melakukan tabbayun, di sebuah media online diberitakan bahwa Prof. Arief mengatakan bahwa saya sakit hati kepada Beliau,” kata Ghoffar saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu 31 Januari 2018.

Baca: Arief Hidayat Diminta Mundur, Pengamat: Menjaga Marwah MK

Ghoffar pun membeberkan tudingan-tudingan Arief yang dimuat sebuah media online. Ia menyebutkan Arief menudingnya pernah meminta jabatan struktural dan sering tidak masuk kerja. “Hal-hal itulah yang perlu saya tabayyun-kan dan institusi yang paling berwenang adalah Dewan Etik,” kata Ghoffar.

Ia juga meminta Arief untuk mengklarifikasi pernyataan tudingan yang dimuat di detik.com pada Kamis, 25 Januari 2018, dengan judul berita “Diminta Mundur Bawahannya, Ketua MK: Dia Sakit Hati Sama Saya”. “Karena itu terkait harkat dan martabat saya. Artinya kalau tidak dilakukan klarifikasi itu bisa berpengaruh kepada integritas saya,” ujar Ghoffar.

Nama Abdul Ghoffar mengemuka setelah tulisan opininya dimuat harian Kompas, 25 Januari 2018 dengan judul tulisan “Ketua Tanpa Marwah”. Dalam tulisannya, Ghoffar menyinggung ihwal pelanggaran etik Arief Hidayat yang sudah dua kali terjadi sejak menjabat sebagai Ketua MK. Ghoffar juga membandingkan kasus Arief Hidayat dan Arsyad Sanusi, hakim MK yang pada 2011 menyatakan mundur setelah terbukti melanggar kode etik ringan.

Baca: MK Pastikan Pegawai yang Minta Arief Hidayat Mundur Tak Dipecat

Ghoffar mengatakan pelaporan terhadap Ketua MK Arief Hidayat adalah inisiatifnya sendiri. Beberapa berkas disertakan seperti berkas absensi, paspor, dan lampiran berita yang memuat pernyataan Arief. “Berikutnya ini ranahnya Dewan Etik ya, apakah saya dipanggil atau tidak itu bukan lagi ranah saya,” ujarnya.






Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

12 jam lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

13 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

14 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

14 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

30 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

21 Juli 2022

Respons Putusan MK, Wamenkumham Dukung Penelitian Ilmiah Ganja Medis

Penelitian soal ganja medis seperti yang diminta oleh MK bisa dilakukan oleh pemerintah, selagi DPR membahas revisi UU Narkotika.


MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

20 Juli 2022

MK Perintahkan Pemerintah Segera Kaji Ganja Medis

MK tetap menolak gugatan legalisasi ganja medis. Menganggap manfaatnya tidak berbanding lurus dengan akibatnya.


MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

20 Juli 2022

MK Anggap Manfaat Legalisasi Ganja Medis Tak Berbanding Lurus dengan Akibat

Narkotika golongan I seperti ganja tetap dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan alias medis, seperti ketentuan yang saat ini berlaku


Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

9 Juli 2022

Mahkamah Konstitusi Tolak 4 Gugatan dalam Sehari, Apa Saja?

Dalam sehari, Mahkamah Konstitusi menolak 4 gugatan sekaligus. antara lain soal Presidential Threshold dan uji materi Gubernur DKI Jakarta dan Papua.