MK Pastikan Pegawai yang Minta Arief Hidayat Mundur Tak Dipecat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

ndonesia Corruption Watch menggelar konferensi pers mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatannya di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 Januari 2018. Dewi Nurita /Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi atau MK Fajar Laksono mengatakan institusinya menjamin kebebasan berpendapat pegawainya yang meminta Ketua MK Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatan karena pelanggaran etik yang dilakukan Arief, dalam sebuah tulisan opini di media.

Beredar kabar, yang bersangkutan saat ini merasa tertekan karena diancam akan dipecat akibat tulisannya. Namun, Fajar membantah kabar tersebut. "Pimpinan MK sejauh ini merespon tulisan itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang implikasinya tanggungjawab penulis sendiri," kata Fajar Laksono saat dihubungi Tempo pada Kamis, 25 Januari 2018.

Baca juga: Alasan Dewan Etik Beri Sanksi Ringan untuk Ketua MK Arief Hidayat

Kepada Tempo, Fajar menjelaskan pegawai MK itu adalah Peneliti Muda di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi bernama Abdul Ghoffar Husnan. Dia menulis Opini di Kompas berjudul Ketua Tanpa Marwah pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2018. Dalam tulisannya, Ghoffar, menyenggol perihal pelanggaran etik Arief Hidayat yang sudah dua kali terjadi sejak menjabat sebagai Ketua MK.

"Ibarat permainan sepak bola, akumulasi dua kartu kuning itu kartu merah. Secara gentlement ia harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, lalu mengundurkan diri," tulis Ghoffar.

Dalam tulisannya, Ghoffar pun membandingkan kasus yang menimpa Arief Hidayat dengan yang pernah dialami Hakim Konstitusi sebelumnya Arsyad Sanusi pada 2011 lalu. Arsyad dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik ringan karena membiarkan keluarganya berhubungan dengan pihak berperkara.

Baca juga: Dewan Etik Beri Sanksi Ringan kepada Ketua MK Arief Hidayat

Namun berbeda dengan Arief, sesaat setelah putusan MK diputuskan, Arsyad mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. "Arsyad Sanusi adalah contoh kesatria bagaimana hakim konstitusi harus bersikap mempertanggungjawabkan sebuah kesalahan," tulis Ghoffar.

Di akhir tulisannya Ghoffar menulis, jika pernyataan mundur itu tidak segera dilakukan maka MK akan sulit mendapatkan kepercayaan dari publik. "Kalau marwah itu sudah hilang, buat apa juga ngotot bertahan menjadi Ketua MK!" tutup Ghoffar.






Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

19 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

22 jam lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

1 hari lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

1 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

8 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

10 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

11 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

12 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

12 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

12 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.