Gizi Buruk di Papua, Kemendagri akan Evaluasi Dana Alokasi Umum

Reporter

Sejumlah ibu dan anak-anak penderita gizi buruk bersiap naik speedboat untuk dievakuasi dari Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, 24 Januari 2018. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembangunan Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, menyusul ditemukannya ratusan penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat. "Terutama mengenai pemanfaatan dana itu," kata Diah dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2018.

Dana yang dimaksud Diah adalah dana alokasi umum (DAU) yang tiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan. Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan porsi 2 persen dari total DAU nasional setiap tahunnya dan berlaku selama 20 tahun.

Baca:
Menteri Kesehatan: 10 Daerah di Papua Berpotensi KLB Gizi Buruk ...
Nila Moeloek Kisahkan Perjalanannya ke Lokasi Gizi Buruk Asmat ...

Dari 2 persen DAU itu, 70 persen di antaranya untuk Papua dan 30 persen untuk Papua Barat. Kedua wilayah tersebut menerima DAU karena daerah otonomi khusus yang diberi kewenangan secara penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain Papua, Provinsi Aceh dan Yogyakarta merupakan daerah yang ditetapkan sebagai otonomi khusus.

Papua dan Papua Barat juga diberi dana tambahan infrastruktur. Besaran dana itu ditetapkan berdasarkan pembahasan di DPR atas usulan pemerintah provinsi. Dana tambahan infrastruktur diberikan agar seluruh daerah di provinsi bisa terakses dengan transportasi, baik darat, udara, laut, untuk 25 tahun ke depan.

Baca juga: Puan Maharani Akan Mengevaluasi Penanganan Gizi Buruk di Asmat ...

Penggunaan DAU diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. DAU di Papua dan Papua Barat, kata Diah, selalu meningkat dari tahun ke tahun dari 2002 hingga 2018. Untuk tahun ini saja, Provinsi Papua menerima DAU sebesar Rp22,45 triliun, dan Papua Barat Rp8,02 triliun dari total DAU sebesar Rp61,67 triliun.

Dengan anggaran DAU yang cukup besar, Diah menyayangkan masih adanya temuan penderita gizi buruk di Papua, khususnya di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua. "Berarti ada sesuatu yang belum pas dengan kekhususan mereka."






Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

7 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

22 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

1 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

2 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

4 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.


KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

4 hari lalu

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

KPK telah melayangkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan Lukas akan dilakukan pada pekan depan, 26 September 2022.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

4 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.


Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

4 hari lalu

Keluarga Korban Kasus Paniai Disebut Menolak Terlibat Proses Persidangan

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Kasus Paniai 2014 menyatakan keluarga korban ragu persidangan kasus ini akan membawa keadilan.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

5 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?