Munaslub Hanura, Oesman Sapta Odang: Tidak Bisa tanpa Izin Saya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Oesman Sapta Odang menggelar open house pada hari kedua Lebaran di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, 26 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Ketua DPD Oesman Sapta Odang menggelar open house pada hari kedua Lebaran di rumahnya di Jalan Karang Asem Utara, Jakarta, 26 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang atau OSO mengatakan musyawarah nasional luar biasa yang direncanakan digelar kubu Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sunding tidak bisa dilangsungkan tanpa seizinnya. Menurut dia, munaslub harus digelar atas persetujuan ketua umum.

    "Tidak bisa, harus seizin saya," ujar Oesman di Manhattan, Jakarta, pada Rabu, 17 Januari 2018.

    Baca: Oesman Sapta Odang Anggap Munaslub Partai Hanura Ilegal

    Menurut Oesman, bukan hanya dia yang tidak mengizinkan munaslub, Wiranto selaku Ketua Dewan Pembina Hanura juga tidak mendukung munaslub tersebut. Oesman juga menganggap munaslub versi Sekjen Sarifuddin itu ilegal. "Kalau mau munaslub, tinggal panggil saya," tuturnya.

    Baca: Oesman Sapta Dipecat, Hanura Gelar Munas Luar Biasa Pekan Ini

    Pada Senin, 15 Januari 2018, Sarifuddin serta sejumlah anggota dewan pengurus pusat dan dewan pengurus daerah menyatakan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta Odang. Kubu ini juga memecat OSO selaku ketua umum dan menunjuk Wakil Ketua Umum Daryatmo sebagai pelaksana tugas ketua umum.

    Kubu Sarifuddin pun rencananya akan menggelar rapat pimpinan nasional dan munaslub pada Kamis besok. Ketua DPD Hanura Sumatera Barat Marlis sebelumnya mengaku sudah mendapatkan izin dari Wiranto untuk melaksanakan munaslub. "Insya Allah, dalam dua hari ini akan dilakukan munaslub," ujarnya pada Selasa kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.