Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Jadi Kepala KSP, Berikut Perjalanan Karirnya

Reporter

image-gnews
Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki. Pelantikan berlangsung pagi ini di Istana Negara, Rabu, 17 Januari 2018.

"Mengangkat Purnawirawan TNI Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan," Sekretaris Militer Marsekal Muda Trisno Hendardi membacakan keputusan Presiden Joko Widodo saat pelantikan.

Baca: Moeldoko Jadi Pengganti Teten Masduki, Idrus Gantikan Khofifah

Sebelum ditunjuk sebagai Kepala KSP, Moeldoko merupakan Panglima TNI pada 2013-2015. Moeldoko resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka pada 30 Agustus 2013.

Ketika itu, Moeldoko menggantikan Laksamana (TNI) Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun. Setelah dua tahun menjabat Panglima TNI, pada 14 Juli 2015, Moeldoko secara resmi menyerahkan jabatannya pada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Moeldoko merupakan perwira penerima Bintang Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akabri tahun 1981.

Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu mengawali karier sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana pada 1981. Nama Moeldoko kemudian melesat sejak menjabat Kasdam Jaya pada 2008.

Baca: Moeldoko Gantikan Teten, KSP Dipimpin Lagi oleh Figur Militer

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2010, dia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat mulai dari Pangdiv 1/Kostrad (Juni-Juli 2010), menjadi Pangdam XII/Tanjungpura (Juli-Oktober 2010) dan Pangdam III/Siliwangi (Oktober 2010-Agustus 2011). Lalu Agustus 2011 menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sebelum menjabat Wakasad (Februari 2013) hingga dipercaya sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KS AD) 22 Mei 2013.

Sampai dia menjabat Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), tidak banyak orang yang memprediksi Moeldoko akan menjadi pengganti Laksamana TNI Panglima TNI (2010-2013) Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Ketika Moeldoko dilantik jadi Wakasad pun hampir tidak ada yang memprediksi dia akan menjadi Panglima TNI. Banyak orang justru mengira ipar Presiden SBY, Jenderal TNI Kepala Staf TNI-AD Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf TNI AD)-lah yang akan menjadi Panglima TNI.

Saat itu, Moeldoko diprediksi hanya akan menjadi Kepala Satuan Angkatan Darat. Namun, sampai dua bulan berikutnya, Moeldoko naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dengan jabatan Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Kemudian menjadi Wakasad pada Februari 2013 dan naik lagi menjadi Kasad pada 22 Mei 2013 dengan pangkat bintang empat (Jenderal).

Hanya tiga bulan berselang setelah menjabat Kasad, Presiden SBY menetapkan Moeldoko sebagai calon Panglima TNI untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR-RI. Moeldoko pun resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka pada 30 Agustus 2013.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan keterangan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Kata Moeldoko Soal Keberlanjutan KSP di Pemerintahan Prabowo

Moeldoko menyatakan akan kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik setelah masa jabatannya di KSP berakhir.


PPI Dunia Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital

19 hari lalu

Simposium Internasional XVI Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia tahun 2024  di Budapest, Hongaria.
PPI Dunia Serukan RUU Perlindungan Pelajar hingga Transformasi Digital

Deklarasi Budapest menekankan komitmen PPI Dunia dalam mendukung demokrasi, penegakan hukum, pelestarian budaya, dan pendidikan berkualitas.


SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di HUT ke-23 Partai Demokrat, Pernah Terjadi Seteru Kubu AHY Vs Moeldoko

25 hari lalu

Presiden yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono membuka Rapat Koordinasi Nasional  Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, (23/7).TEMPO/Aditia Noviansyah
SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di HUT ke-23 Partai Demokrat, Pernah Terjadi Seteru Kubu AHY Vs Moeldoko

"Akan kacau negara kalau mataharinya banyak. Makin panas nanti ada dua, ada tiga bagaimana," kata SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.


Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi

25 hari lalu

Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dicium tangannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah menerima makanan tumpeng dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Partai Demokrat merayakan HUT ke-23 yang bersamaan dengan HUT ke-75 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/M Taufan Rengganis
Poin-poin Pidato SBY Saat HUT ke-23 Partai Demokrat: Tak Mudah 10 Tahun Jadi Oposisi

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan sejumlah pernyataan menarik dalam pidato di Hari Ulang Tahun atau HUT ke-23 Partai Demokrat. Apa saja?


Pengamat Politik Sebut Tak Ada Urgensi Reshuffle Kabinet Jokowi Menjelang Lengser

27 hari lalu

Jokowi Reshuffle Kabinet di Akhir Masa Jabatannya
Pengamat Politik Sebut Tak Ada Urgensi Reshuffle Kabinet Jokowi Menjelang Lengser

Para pengamat politik tidak melihat urgensi bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet menjelang purnatugas 20 Oktober 2024.


5 Kritikan Reshuffle Kabinet Jokowi, Syahwat Politik Hingga Risiko Ketidakpastian Pasar

46 hari lalu

Presiden Jokowi reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
5 Kritikan Reshuffle Kabinet Jokowi, Syahwat Politik Hingga Risiko Ketidakpastian Pasar

Executive Director CSIS Yose Rizal Damuri menilai reshuffle kabinet Jokowi dapat meningkatkan risiko ketidakpastian pasar.


Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

48 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kiri), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (tengah), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDIP Adian Napitupulu turut mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna. Dia menduga ada rencana untuk memanfaatkan sisa 43 hari efektif yang tersisa. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Djarot PDIP Tuding Keinginan Intervensi Parpol Jadi Alasan Jokowi Copot Yasonna Laoly

Djarot PDIP menduga peristiwa politik di kedua partai itu berhubungan dengan pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi.


Djarot PDIP Kritik Pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi

48 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah), Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kiri), Politisi PDIP Rokhmin Dahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Djarot mempertanyakan alasan elite PDIP Yasonna Laoly dicopot dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Djarot PDIP Kritik Pencopotan Yasonna Laoly oleh Jokowi

Djarot PDIP menyebut Jokowi sedang berupaya untuk mengontrol serta mengatur orang-orang yang berada pada pemerintahan mendatang.


Ragam Reaksi Politikus PDIP atas Reshuffle Kabinet Jokowi

48 hari lalu

(Ki-ka) Bahlil Lahadalia saat dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas saat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rosan Roeslani saat dilantik menjadi Menteri Investasi, dan politikus Partai Gerindra Angga Raka Prabowo saat dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju ini muncul lagi menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. Pada 18 Juli 2024, Jokowi mengganti susunan wakil menteri dengan menunjuk dua orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Pertanian. TEMPO/Subekti.
Ragam Reaksi Politikus PDIP atas Reshuffle Kabinet Jokowi

Deddy Yevri Sitorus mengatakan reshuffle kabinet dilakukan antara lain untuk melumpuhkan PDIP.


Politikus PDIP Bilang Jokowi Reshuffle Kabinet Tanpa Alasan Etis Substansial

48 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Jokowi Reshuffle Kabinet Tanpa Alasan Etis Substansial

Deddy mengatakan Jokowi tidak memiliki alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser.