Moeldoko Gantikan Teten, KSP Dipimpin Lagi oleh Figur Militer

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal Purnawirawan Moeldoko ditunjuk menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang baru menggantikan Teten Masduki. "Mengangkat Purnawirawan TNI Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan," kata Sekretaris Militer Marsekal Muda Trisno Hendardi membacakan keputusan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Kepala Staf Kepresidenan yang baru di Istana Kepresidenan, Rabu, 17 Januari 2018.

    Sebelum dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Kepala KSP yang baru, Moeldoko adalah mantan Panglima TNI.

    Baca:
    Moeldoko Jadi Pengganti Teten Masduki, Idrus...
    Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Pagi Ini

    Pada 2010-2011, setelah menjabat Kepala Staf Kodam Jaya, ia tiga kali dirotasi dan naik pangkat, mulai Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima III/Siliwangi, hingga Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Dua tahun kemudian, pria kelahiran Kediri pada Juli 1957 itu menduduki posisi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebelum dipromosikan sebagai Kepala Staf TNI AD. Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Baca juga:
    Nasihat Moeldoko, Agar Panglima Hadi Menjaga...
    Punya Mertua Kaya, Jenderal Moeldoko...

    Moeldoko menjadi Panglima TNI selama dua tahun. Pada 2015, ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, ia digantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Tak lagi punya jabatan di institusi militer, Moeldoko menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Iklannya sebagai Ketua HKTI masih ditayangkan televisi swasta.

    Ditunjuknya Moeldoko sebagai KSP oleh Presiden Joko Widodo membuat KSP kembali diisi figur militer. Sebelum Teten, KSP dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.