Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Bongkar Pangkalan Pengoplos Gas Beromzet Rp 1,8 Miliar

image-gnews
Tersangka mencontohkan cara penyuntikan gas saat rilis kasus penyuntikan gas subsidi ke non-subsidi di Polda Metro Jaya, Jakarta, 21 Mei 2015. Para tersangka melakukan pengoplosan gas ini secara manual, tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Tersangka mencontohkan cara penyuntikan gas saat rilis kasus penyuntikan gas subsidi ke non-subsidi di Polda Metro Jaya, Jakarta, 21 Mei 2015. Para tersangka melakukan pengoplosan gas ini secara manual, tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kepolisian RI menggerebek pangkalan penyuntikan gas ilegal dari tabung gas melon ukuran 3 kilogram ke tabung gas ukuran 12 dan 50 kilogram. Penggerebekan dilakukan Kamis, 11 Januari 2018, pukul 15.00 di Kavling DPR Blok C, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

"Pangkalan penyuntikan gas ini sudah beroperasi selama tiga bulan terakhir," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri Komisaris Besar Agung Setya saat ditemui di lokasi, Jumat, 12 Januari 2018. Dia berujar, saat penggerebekan, ada 60 pekerja yang sedang menyuntikkan gas. Mereka kabur lewat tangga lalu melompat ke sawah.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menuturkan, setiap hari, pangkalan gas ilegal tersebut memproduksi seribu tabung gas berukuran 12 dan 50 kilogram. Omzet per bulan diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar. Modusnya adalah menyelang gas dari tabung melon isi 3 kilogram ke tabung gas ukuran 12 dan 50 kilogram. Gas tersebut kemudian didistribusikan ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten.

Baca juga: Kapolri Minta Beras Hasil Penangkapan di Kalsel Dikembalikan

Dari lokasi penyuntikan gas ilegal itu, polisi menyita sejumlah alat bukti berupa 4.200 tabung gas 3 kilogram, 396 tabung gas 12 kilogram, dan 110 tabung gas 50 kilogram.

Setyo menyebutkan satu orang bernama Franky, 30 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. "Dia pemilik usaha ilegal ini," ucap Setyo. Franky dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setya mengimbau masyarakat yang masih melakukan pengoplosan gas untuk menghentikan aktivitasnya. Jika masih ada praktek tersebut, pihaknya berjanji akan menjerat pelaku dengan pasal yang lebih berat. "Akan kami cari pasal-pasal yang bisa menjerat ini lebih kuat. Kami bisa kenai pasal tindak pidana pencucian uang," ujar Setyo.

Baca juga: Sepanjang 2017, Polri Tembak Mati 55 Pelaku Kejahatan Narkoba

Pengamatan Tempo, lokasi penyuntikan gas itu terletak di Kavling DPR paling belakang. Untuk menuju lokasi harus menempuh jalan yang berkelok dan belum diaspal. Lokasi juga jauh dari jangkauan keramaian. "Ada sirene yang berbunyi kalau ada orang asing mendekat. Jadi, ketika penggerebekan, tim kami lewat samping, tidak lewat depan," tutur Setyo.

Setyo berjanji akan melakukan penyelidikan internal, apakah ada anggota kepolisian yang terlibat. Sebab, lokasi itu bisa ditempuh dari jalan samping kantor Kepolisian Sektor Cipondoh dengan jarak sekitar 1 kilometer dari lokasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

2 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

3 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

3 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

3 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

3 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

7 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

8 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.