TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah provinsi semata-mata untuk meraih kemenangan. Ia membantah bila hal itu disebut penjajakan koalisi menuju pemilihan presiden 2019.
"Kami tidak punya maksud ke sana. Maksud kami hanya memenangkan pemilihan gubernur. Bahwa nanti dampaknya berkolaborasi secara nasional, itu hal yang berbeda," kata Syariefuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.
Syarief menjelaskan, koalisi antara Partai Demokrat dan PDIP dalam pilkada adalah hal biasa. Pasalnya, situasi politik di daerah sangat cair dan bisa berkoalisi dengan partai mana pun.
Baca juga: Demokrat dan Golkar Mesra di Pilgub Jabar, Begini Tanggapan PDIP
Dalam pilkada serentak 2018 ini, Partai Demokrat dan PDIP sepakat berkoalisi di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Di Jawa Tengah, dua partai ini mendukung Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan di Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot.
Meski akrab di daerah, dua partai ini kerap bersitegang di tingkat elite. Misalnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir partai yang kerap drama bila diterpa masalah. Ia membandingkannya dengan PDIP saat Orde Baru yang kerap diintervensi penguasa tapi tidak mengeluh.
Hasto tidak menyebut partai mana yang ia maksud. Belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut Hasto sebagai juru bicara politik yang buruk.
Baca juga: Demokrat Menyarankan Jokowi Tiru SBY agar Elektabilitas Naik
Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri jarang sekali bertemu di satu tempat sejak pemilihan presiden 2004. Pertemuan terakhir keduanya terjadi saat peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Agustus lalu.
