Minggu, 22 September 2019

Koalisi dengan PDIP di Pilkada, Demokrat: Semata untuk Kemenangan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Majelis Tinggi Partai Demokrat mengumumkan 17 calon gubernur-calon wakil gubernur Pilkada 2018 di  Wisma Proklamasi di kantor DPP PD, Jakarta, 7 Januari 2018. Tempo/Ilham Fikri

    Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Majelis Tinggi Partai Demokrat mengumumkan 17 calon gubernur-calon wakil gubernur Pilkada 2018 di Wisma Proklamasi di kantor DPP PD, Jakarta, 7 Januari 2018. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan kepala daerah di sejumlah provinsi semata-mata untuk meraih kemenangan. Ia membantah bila hal itu disebut penjajakan koalisi menuju pemilihan presiden 2019.

    "Kami tidak punya maksud ke sana. Maksud kami hanya memenangkan pemilihan gubernur. Bahwa nanti dampaknya berkolaborasi secara nasional, itu hal yang berbeda," kata Syariefuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

    Syarief menjelaskan, koalisi antara Partai Demokrat dan PDIP dalam pilkada adalah hal biasa. Pasalnya, situasi politik di daerah sangat cair dan bisa berkoalisi dengan partai mana pun.

    Baca juga: Demokrat dan Golkar Mesra di Pilgub Jabar, Begini Tanggapan PDIP

    Dalam pilkada serentak 2018 ini, Partai Demokrat dan PDIP sepakat berkoalisi di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Di Jawa Tengah, dua partai ini mendukung Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan di Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot.

    Meski akrab di daerah, dua partai ini kerap bersitegang di tingkat elite. Misalnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir partai yang kerap drama bila diterpa masalah. Ia membandingkannya dengan PDIP saat Orde Baru yang kerap diintervensi penguasa tapi tidak mengeluh.

    Hasto tidak menyebut partai mana yang ia maksud. Belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut Hasto sebagai juru bicara politik yang buruk.

    Baca juga: Demokrat Menyarankan Jokowi Tiru SBY agar Elektabilitas Naik

    Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri jarang sekali bertemu di satu tempat sejak pemilihan presiden 2004. Pertemuan terakhir keduanya terjadi saat peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Agustus lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe