Demokrat Menyarankan Jokowi Tiru SBY agar Elektabilitas Naik

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istri, Ani Yudhoyono memotong tumpeng disaksikan Sekjen Hinca Panjaitan dalam perayaan HUT ke-16 Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 9 September 2017. ANTARA FOTO

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi istri, Ani Yudhoyono memotong tumpeng disaksikan Sekjen Hinca Panjaitan dalam perayaan HUT ke-16 Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 9 September 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak sungkan meniru kebijakan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bila ingin meningkatkan elektabilitasnya menghadapi pemilihan presiden 2019. Pasalnya, meski berstatus inkumben, posisi Jokowi belum aman lantaran pemilih loyalnya masih 30 persen.

    Dalam survei PolMark Indonesia diketahui elektabilitas Jokowi mencapai 50,2 persen, tapi loyalisnya hanya 30 persen. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan loyalis SBY menjelang pilpres 2009 yang mencapai 60 persen.

    Baca: Pemilih Loyal 30 Persen, Jokowi Belum Aman di Pilpres 2019

    Hal itu lantaran Jokowi hanya dinilai sukses mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tidak apa-apa Pak Jokowi belajar dari yang kemarin atau adopsi saja (kebijakan) yang empiris untuk mengejar yang ekonomi," kata Hinca dalam diskusi hasil survei PolMark di SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.

    Hinca menjelaskan bahwa kepemimpinan nasional tidak bisa dipotong satu-satu, melainkan berkesinambungan. Hinca mengklaim SBY dulu membangun infrastruktur, ia juga mengatur agar pembangunan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Direktur Eksekutif PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengatakan masyarakat menganggap Jokowi sukses dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, terkait dengan program-program yang bersentuhan dengan hajat hidup, belum langsung dirasakan oleh masyarakat.

    Baca: PolMark: Jokowi Ungguli Prabowo, Undecided Voters 35,7 Persen

    Ia menjelaskan, dari empat permasalahan bangsa yang paling dikeluhkan masyarakat, tiga di antaranya menyangkut sosial-ekonomi. Permasalahan itu adalah kemiskinan (29,5 persen), harga kebutuhan yang terus naik (16,8 persen), korupsi (16,3 persen), dan sulitnya lapangan pekerjaan (7,8 persen). Adapun yang berpendapat pembangunan infrastruktur belum merata hanya 4,7 persen.

    Karena itu, menurut Eep, Jokowi tidak bisa menjadikan kesuksesan mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai jaminan bakal terpilih kembali. "Buktikan kesuksesannya menerpa hajat hidup masyarakat langsung," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.