Dikabarkan Jadi Wakil Ketua MPR, Titiek Soeharto: InsyaAllah Siap

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Titiek Soeharto hadir di acara pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. Tempo/Dewi

    Titiek Soeharto hadir di acara pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. Tempo/Dewi

    TEMPO.CO, Jakarta- Dalam perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto, beredar kabar bahwa Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto akan ditempatkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kepada Tempo, Titiek mengaku belum mengetahui hal tersebut.

    "Belum tau, baru tahu malah dari temen-temen wartawan," ujar Titiek sambil berjalan menuju mobilnya untuk meninggalkan Jakarta Convention Center Senayan, tempat berlangsungnya Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Rabu, 20 Desember 2017.

    Anak mantan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto ini pun mengatakan belum ada komunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait penempatannya itu. Ia pun mengaku siap jika ditunjuk sebagai kader Golkar untuk menempati posisi wakil ketua MPR RI. "Pokoknya kalau ditempatkan di mana saja, Insya Allah siap," kata Titiek.

    Baca: Golkar Rombak Pengurus, Idrus Marham Diganti Eko Wiratmoko?

    Sebelumnya, Tempo mendapat salinan surat berkop DPP Partai Golkar, yang berisi draf usulan susunan pengurus baru partai. Dalam draf tersebut tercantum nama-nama yang akan mengisi jabatan di luar internal Golkar. Dalam ranah legislatif, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan diisi oleh Agus Gumiwang, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat akan diisi oleh Titiek Soeharto, dan Ketua Fraksi DPR RI akan dijabat oleh Melchias Mekeng.

    Dalam ranah eksekutif, Menteri Sosial akan diisi oleh Idrus Marham yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai. Selain itu, Agung Laksono akan ditempatkan sebagai salah satu Dewan Pertimbangan Presiden.

    Pada bagian bawah halaman terakhir draf tersebut tertulis Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko. Namun surat tersebut belum ditandatangani keduanya.

    Baca: Munaslub Golkar, Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Sampai 2019

    Draf tersebut disinyalir terkait dengan rencana revitalisasi kepengurusan Partai Golkar oleh Airlangga. Berdasarkan keputusan hasil munaslub hari ini, ia diberikan mandat sebagai formatur tunggal dan diberikan kewenangan untuk merevitalisasi kepengurusan partai Golkar bersama lima orang pembantunya

    Kemarin malam, Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, membenarkan akan ada revitalisasi besar-besaran dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Beberapa elite Partai Golkar pun, seperti Nurdin Halid, Idrus Marham, Ibnu Munzir, Agung Laksono, dan Agus Gumiwang, mengatakan hal yang sama. Mereka mengaku menyerahkan penetapan nama-nama baru kepada Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar terpilih. “(Revitalisasi) sangat bergantung pada kebutuhan partai. Karena itu, Ketum diberi kewenangan untuk melakukan revitalisasi,” kata Nurdin.

    Tempo belum berhasil meminta konfirmasi pada Airlangga atau Eko mengenai kebenaran draf tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.