Dakwaan Setya, Maqdir Ismail Tuding KPK Abaikan Pedoman Kejaksaan

Maqdir Ismail. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik e-KTP Setya Novanto, Maqdir Ismail , menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengikuti pedoman Kejaksaan Agung dalam menyusun surat dakwaan. Menurut Maqdir, ada syarat tertentu menyusun surat dakwaan.

"Surat dakwaan ada aturan mainnya, disusun seperti apa dan waktunya harus jelas," katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 18 Desember 2017.

Selain pedoman kejaksaan, kata Maqdir, KPK seharusnya mengacu pada beberapa keputusan Mahkamah Agung mengenai penyusunan surat dakwaan.

Baca: Maqdir Ismail: Setya Novanto Keluhkan Sakit Perut dan Jantung

Sebelumnya, tim kuasa hukum Setya mempersoalkan penghilangan sejumlah nama anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat dalam surat dakwaan kliennya itu. Padahal, isi dakwaan terdakwa sebelumnya, Irman dan Sugiharto, tercantum banyak nama anggota partai politik.

Maqdir berujar dari sejumlah anggota partai itu, tinggal empat nama yang ada dalam dakwaan Setya. Mereka adalah Ade Komarudin alias Akom, Jafar Hafsah, Miryam S. Haryani, juga Markus Nari.

Simak: Maqdir Ismail Sebut Ada 2 Kejanggalan dalam Dakwaan Setya Novanto

Jika penghilangan nama itu dijadikan strategi KPK, Maqdir menganggapnya sebagai suatu kekeliruan. Sebab, surat dakwaan bukanlah laporan intelijen. "Saya khawatir pernyataan itu sekadar mengingatkan kita semua bahwa mereka (KPK) sudah salah," ujarnya.

Ketika dihubungi Tempo pada Sabtu, 16 Desember 2017, juru bicara KPK, Febri Diansyah, menerangkan isi dakwaan Setya pasti berbeda dengan terdakwa e-KTP lainnya. Sebab, dakwaan bersifat spesifik kepada terdakwa terkait.

Artinya, isi dakwaan fokus menjelaskan peran masing-masing terdakwa. Hal itu untuk membuktikan dan menjelaskan perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa.



KPK



Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.