Fahri Hamzah vs PKS di Pengadilan, Berawal dari Papa Minta Saham

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku penggugat menghadiri sidang lanjutan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 Oktober 2016. Agenda sidang ini mendengarkan keterangan saksi fakta tergugat Partai Keadilan Sejahtera terkait hasil investigasi dan proses persidangan Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS yang merekomendasikan pemecatan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR dan semua jenjang keanggotaan PKS. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menolak banding yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Gugatan itu sendiri berkaitan dengan pemecatan Fahri dari PKS yang telah bergulir sejak tahun 2016.

Dengan adanya putusan ini, PKS diminta untuk mencabut putusan pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan pimpinan DPR. PKS juga diminta membayar tanggung renteng sebesar Rp 30 miliar. Berikut rentetan gugatan Fahri terhadap PKS:

Baca: Soal Status Fahri di Partai, PKS Akan Ajukan Kasasi ke MA

1 April 2016
Fahri Hamzah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan surat keputusan bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 pada 1 April 2016. Ia dipecat karena dianggap melanggar ketertiban partai. Salah satu diantaranya berkaitan dengan pernyataan Fahri yang dinilai berlebihan dalam membela Setya Novanto saat mantan Ketua DPR itu terlibat kasus Papa Minta Saham.

6 April 2016
Fahri resmi menggugat Presiden PKS Sohibul Imam ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu didasari pemecatan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat PKS, yang dianggap Fahri tidak sah dan melawan hukum. Dia menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

25 April 2016
Tim pengkaji status Fahri Hamzah dari Biro Hukum DPR RI dibuat. Selama tiga pekan mereka akan mengkaji status dan penempatan Fahri.

Baca: PKS Kirim Surat Penggantian Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR

29 April 2016
Fahri melaporkan PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dianggap memfitnah dirinya dan melakukan tindak pidana. Ketiga orang itu adalah Presiden PKS Sohibul Iman; Majelis Tahkim PKS, dan Badan Penegak disiplin organisasi PKS.

16 Mei 2016
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan provisional dengan mengabulkan seluruh tuntuan Fahri ke PKS.

17 Mei 2016
PKS membuat tim kajian hukum menyikapi putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

19 Mei 2016
PKS mengajukan permohonan banding ke tingkat kasasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

14 Desember 2016
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang diajukan Fahri Hamzah soal pemecatannya dari PKS. Partai tersebut harus menanggung gantirugi Rp 30 miliar kepada Fahri.

30 Mei 2017
Anggota Fraksi PKS sempat melakukan walk out, saat sidang paripurna dipimpin oleh Fahri. Mereka menganggap Fahri tak sah sebagai pimpinan DPR.

11 Desember 2017
PKS mengirimkan surat ke Rapat Badan Musyawarah DPR RI, soal usulah pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR.

14 Desember 2017
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding dari PKS dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PKS berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat. Fahri Hamzah meminta PKS menaati hukum.






Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

41 hari lalu

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7


Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

41 hari lalu

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta


Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

42 hari lalu

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.


Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

42 hari lalu

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar


Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

55 hari lalu

Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

Partai Gelora ikut membawa pendukungnya mendaftar Pemilu 2024 ke KPU. Fahri Hamzah pun berseru Anis Matta presiden.


Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

58 hari lalu

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.


Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

59 hari lalu

Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

Anies Baswedan menjawab pertanyaan perihal peningkatan modal dasar yang diajukan PT Jamkrida dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.


Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

3 Agustus 2022

Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

Partai Gelora berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa ada isu polarisasi yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan politik


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

13 Juli 2022

PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

PKS DPRD DKI Jakarta menilai positif usulan memasukkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta Raya sesuai yang didengungkan Wali Kota Depok.