Nurdin Halid: Rapat Pleno Bahas Pengganti Setya Novanto di DPR

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat  Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Makassar - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan surat penunjukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin yang ditandatangani Setya Novanto masih akan dibicarakan dalam rapat pleno hari ini.

    “Masih akan kita bicarakan dalam rapat Golkar, apakah proses kembali dilanjutkan ataukah dihentikan,” kata Nurdin Halid di Makassar, Selasa malam, 12 Desember 2017.

    Baca juga: Beda Hakim Kusno dan Cepi Iskandar di Praperadilan Setya Novanto

    Pada malam ini, pengurus pusat Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menentukan nasib Setya dan penyelenggaraan munaslub. Surat undangan rapat pleno telah disampaikan ke sejumlah pengurus. 

    Menurut Nurdin, penunjukan Ketua DPR memang harus dibicarakan dalam rapat pleno. Sehingga di situ akan diputuskan apakah nanti akan disetujui atau tidak. “Kalau disetujui maka kita lanjutkan,” tutur dia.

    Namun, kata Nurdin, jika surat itu ditolak maka Golkar akan memilih kembali calon ketua DPR yang baru lantaran tak boleh terlalu lama kosong. Sebab jabatan ketua DPR merupakan hak Golkar untuk usai Setya Novanto mengundurkan diri lantaran diduga terlibat kasus megaproyek e-KTP.

    Nurdin mengatakan banyak kader Golkar yang layak berpotensi menduduki jabatan tersebut seperti Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo. “Pokoknya banyak kader Golkar di fraksi yang memiliki potensi menjadi ketua DPR,” ucap Nurdin.

    Terkait penunjukan ketua DPR oleh Setya Novanto, Nurdin mengungkapkan hal itu wajar saja dan tak melanggar aturan, tapi tetap harus dilakukan rapat pleno. “Boleh saja ketua umum mengambil hak diskresinya tapi harus tetap dibicarakan dalam rapat pleno. Maka surat ini kita angkat untuk dibicarakan di rapat pleno.”


     

     

    Lihat Juga