Dokumen AS Soal Papua Disebut Kado Sejarah untuk Indonesia

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Peserta aksi berorasi saat demo untuk merayakan Hari Kemerdekaan Papua Barat dan menuntut penutupan PT Freeport Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Hak Asasi Manusia Veronica Koman mengatakan dokumen Amerika Serikat tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Papua yang telah dideklasifikasi adalah kado sejarah bagi Indonesia.

“Ini sebuah hadiah bagi bangsa Indonesia dalam arti utang politik sejarah yang harus diselesaikan,” kata Veronica saat dihubungi Tempo, Selasa 12, Desember 2017.

Menurut Veronica, dokumen yang dikeluarkan oleh Amerika itu kembali membuka sejarah kelam Indonesia, khususnya tentang pelanggaran HAM. Sama halnya seperti dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa G 30 S 1965. “Dengan keluarnya dokumen itu, Indonesia kini punya dua utang sejarah yang harus diluruskan,” katanya.

Baca juga: AS Buka Dokumen Soal Perjuangan Kemerdekaan Papua

Dalam dokumen tentang Papua itu disebutkan, pada 1967 sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau dikenal Pepera Referendum, militer Indonesia dicatat melakukan pelanggaran HAM berat dengan membantai 1.000-2.000 masyarakat asli Papua. Pembantaian tersebut dilakukan sebagai pembalasan terhadap terlukanya dua militer Indonesia oleh masyarakat Papua. “Kalau ada orang Papua lewat ditembak, itu jelas kejahatan perang,” katanya.

Sebelumnya, dokumen yang dikeluarkan Amerika itu mencatat bagaimana Papua meminta Amerika Serikat mendanai dan memberikan senjata untuk perang melawan tentara Indonesia pada pertengahan 1960.

Dokumen-dokumen itu juga merekam keluhan orang Papua pada saat terjadi bentrok dengan pasukan keamanan Indonesia. Para nasionalis Papua telah menarik perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Veronica berharap, Pemerintah Indonesia segera menyelesaiakan sejarah tentang Papua. Jika terbukti didalamnya ada pelanggaran, Pemerintah harus meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Menurutnya, akar konflik permasalahan di Papua disinyalir berasal dari konflik tersebut. “Pendekatan pembangunan tidak akan berhasil di Papua jika akar konfliknya tidak diselesaikan,” ujarnya.

Baca juga: Dewan Adat Papua Suarakan Kemerdekaan di Peringatan 1 Desember

Disis lain, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris mengatakan masyarakat tidak perlu gaduh menanggapi dokumen itu. Menurut dia, dokumen tersebut sarat subyektifitas pejabat pemerintah Amerika yang saat itu berada di Indonesia. “Biasanya itu kumpulan dari korespondensi pejabat diplomatik yang pernah berada di sini, jadi isinya penuh subjektifitas dari mereka. Tidak perlu ditanggapi dengan kegaduhan,” kata Charles saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Desember 2017.

Politikus Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai penanganan terhadap Papua saat ini sudah lebih baik. Menurut dia, cara pandang dan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo terkait masyarakat Papua tidak lagi diskrimitanif. “Contohnya, penanganan kelompok bersenjata di Papua, kalau dulu melalui militer sekarang melalui penengakan hukum. Pihak kepolisian yang di kedepankan dan TNI sifatnya hanya diperbantukan,” katanya.






Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

7 jam lalu

Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

Kementerian ESDM bakal meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh wilayah Indoneia mendapatkan akses listrik.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

23 jam lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

5 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

6 hari lalu

Memburuknya Kebebasan Pers dan Sipil di Papua

Dugaan aksi teror terhadap jurnalis berulang kali terjadi di Papua. Pelanggaran kebebasan pers tak terlepas dari masifnya pelanggaran kebebasan sipil.


9 Pantai Papua Terbaik yang Cocok untuk Diving dan Snorkeling

6 hari lalu

9 Pantai Papua Terbaik yang Cocok untuk Diving dan Snorkeling

Daftar pantai terbaik dan cantik di Papua yang menyuguhkan keindahan alam serta menghadirkan beragam permainan air seru.


76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

6 hari lalu

76 Tahun Megawati Soekarnoputri, Berikut Rekam Jejak Kontroversinya

Sebagai tokoh publik Megawati Soekarnoputri kerap disorot. Beberapa pernyataan atau perbuatannya pun dianggap kontroversial.


Harga Tiket Masuk Danau Sentani Papua, Lokasi dan Keindahan Alamnya

6 hari lalu

Harga Tiket Masuk Danau Sentani Papua, Lokasi dan Keindahan Alamnya

Lokasi Danau Sentani, harga tiket serta keindahan alam yang menyajikan bukit hijau, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.


Kapolda Papua Sebut Evakuasi Korban Penembakan KKB di Ilaga Diwarnai Kontak Senjata

7 hari lalu

Kapolda Papua Sebut Evakuasi Korban Penembakan KKB di Ilaga Diwarnai Kontak Senjata

Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengatakan sempat terjadi kontak tembak saat anggota TNI-Polri mengevakuasi korban penembakan KKB


Polisi Selidiki Teror Bom di Dekat Rumah Jurnalis Papua Victor Mambor

7 hari lalu

Polisi Selidiki Teror Bom di Dekat Rumah Jurnalis Papua Victor Mambor

Kepolisian Resor Jayapura menyelidiki peristiwa pelemparan bom di dekat rumah jurnalis senior Papua Victor Mambor


Rumah Victor Mambor Diteror Bom, AJI Jayapura Minta Jurnalis Papua Tak Gentar Suarakan Kebenaran

7 hari lalu

Rumah Victor Mambor Diteror Bom, AJI Jayapura Minta Jurnalis Papua Tak Gentar Suarakan Kebenaran

Jurnalis senior Victor Mambor melaporkan peristiwa teror ledakan di samping rumahnya ke Polresta Jayapura, Papua. Polisi tengah menyelidiki kasus ini.