Terungkap di Dokumen AS, Dana dan Senjata untuk Papua

Reporter

Seorang peserta aksi memegang bunga saat akan melakukan aksi long march di Jakarta, 1 Desember 2017. Aksi long march tersebut dihentikan aparat kepolisian tepat di depan gedung bioskop Megaria, Jalan Pangeran Diponegoro. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, WASHINGTON -Banyak hal yang terungkap ketika dokumen Amerika Serikat (dokumen AS) yang baru-baru ini dideklasifikasi membuka ada bantuan dana dan senjata dari Amerika Serikat pada tahun 1960 an di Papua. Dana dan bantuan Amerika itu diberikan untuk melawan pasukan Indonesia yang dianggap melakukan kolonisasi di wilayah tambang kaya raya itu.

Dokumen AS ini dirilis setelah isu Papua Barat sempat menjadi perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu pada pekan lalu menegaskan bahwa para aktivis yang menghadiri pertemuan kemerdekaan pro Papua di Vanuatu harus ditangkap saat kembali ke Indonesia.

Seperti dilansir kantor berita AP, berkas tersebut di antara ribuan halaman kontak kabel diplomatik antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di Jakarta dari tahun 1960-an yang dideklasifikasi awal tahun ini. Sekitar 37 kotak telegram yang disimpan di National Archives and Records Administration di Maryland dan para periset sedang berupaya membuatnya tersedia secara online.

aca juga: Bicara Pentingnya Trans Papua, Jokowi: Ini Kayak Telur dan Ayam

Dokumen itu mencatat, pada 1967 Pemerintah Amerika Serikat membantu perusahaan pertambangan Freeport untuk mengeksploitasi deposit tembaga dan emas yang kaya di Papua. Di dokumen itu juga terungkap, bantuan itu dibicarakan setahun sebelumnya, melalui kabel April 1966 dari Departemen Luar Negeri mencatat pembicaraan intensif Markus Kaisiepo, seorang pemimpin Papua yang diasingkan dengan pejabat senior AS. Kaisiepo kala itu mengklaim bahwa ada penderitaan yang menyedihkan dari orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia.

Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk merdeka, namun butuh sumber keuangan atau peralatan militer untuk melawan Indonesia. Menurut Kaisiepo, orang Papua bertekad untuk memiliki kemerdekaan namun sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan untuk melawan Pemerintah Indonesia. Kaisiepo, bertanya apakah Pemerintah Amerika Serikat bisa memberikan bantuan. “Apakah Amerika dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk membantunya dan gerakannya," ujar Kaisiepo saat itu.

BACA:Lagi, Kelompok Bersenjata Papua Tembak Kendaraan Freeport

Permintaan Kaisiepo ditolak, sama halnya dengan permintaan pemimpin Papua lainnya, Nicolaas Jouwe. Ia ditolak saat meminta dana dan senjata ke Amerika Serikat dan Australia pada September 1965.

Infografik: Mata-Mata di Seantero Jakarta

Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat mengatakan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat memainkan peran besar dalam penjajahan Papua Barat. "Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen ini menunjukkan kepada dunia dan generasi sekarang bahwa Amerika Serikat dan Indonesia selalu saling membantu dalam menyembunyikan kebenaran selama ini,"kata Victor seperti dikutip AP.

RIANI SANUSI PUTRI | AP






Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

16 jam lalu

Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang

Bahlil mengatakan agar sebuah daerah menarik untuk investor, pemerintah setempat perlu menjaga stabilisasi ekonomi dan keamanannya.


Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

19 jam lalu

Terkini Bisnis: Janji Freeport Bangun Industri Pengolahan di Papua, Ridwan Kamil Gesit 5000

Chairman of the Board & CEO Freeport Mc-MoRan, Richard C Adkerson, menjanjikan bakal membangun industri pengolahan di Papua pada 2024.


UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

1 hari lalu

UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar.


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

3 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

3 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

3 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

3 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

6 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

6 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

6 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.