DPR Gelar Rapat Badan Musyawarah Bahas Surat Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 5 Desember 2017. KPK menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek KTP Elektronik itu sudah lengkap atau P21. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 5 Desember 2017. KPK menyatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek KTP Elektronik itu sudah lengkap atau P21. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas surat pengunduran dan penunjukkan Ketua DPR RI yang dikirimkan oleh Ketua DPR nonaktif Setya Novanto, Senin, 11 Desember 2017. Rapat Bamus ini digelar untuk memutuskan dan menetapkan agenda dalam rapat Paripurna yang juga akan dilakukan siang ini.

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan ada tujuh surat yang disampaikan Setya Novanto, termasuk pengunduran diri dan penunjukan nama penggantinya sebagai Ketua DPR RI. "Surat-surat ini yang akan kami sinkronkan," kata Fahri ditemui sebelum mengikuti rapat Bamus di Gedung DPR RI.

    Baca: MKD: Pimpinan DPR Sudah Terima Surat Pengunduran Diri Setya ...

    Rapat Bamus dengan agenda bahasan pengunduran diri dan penunjukan Ketua DPR RI yang dihadiri delapan fraksi digelar secara tertutup itu dipimpin tiga wakil ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan. Perwakilan dua fraksi yang belum nampak hadir adalah dari Fraksi Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono sebelumnya menyebut Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto menunjuk anggota Komisi III DPR dari partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai pengganti.

    Baca juga: Pimpinan DPR Bahas Surat Penunjukkan Aziz ...

    Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan Sarifuddin Sudding mengatakan surat pengunduran diri Setya Novanto diterima pimpinan DPR pada 4 Desember dan 6 Desember Pimpinan DPR. Setya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR karena sedang menjalani proses hukum perkara korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya menghargai keputusan Setya Novanto untuk mundur dari kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu, ia mengaku PPP belum membaca surat pengunduran diri Setya ataupun mendapatkan info secara resmi.

    "Karena itu (pengunduran diri) lebih baik bagi Pak Nov dan DPR secara keseluruhan," kata Arsul ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 10 Desember 2017.

    DEWI NURITA | ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?