Wasekjen Golkar: Rapat Pleno Digelar Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan rapat pleno Golkar akan segera dilaksanakan pekan depan. Rapat pleno itu akan membahas teknis musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum yang baru menggantikan Setya Novanto.

"Undangan belum ada, tapi ada kemungkinan Senin," ujar Sarmuji setelah menggelar dialog publik bertajuk "Golkar untuk Indonesia" di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Desember 2017. Namun rencana itu masih perlu dibicarakan dengan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, yang kini berada di luar kota. Sebab, menurut keterangan Sarmuji, ada juga kader yang meminta rapat pleno digelar Rabu pekan depan.

Baca juga: DPD Golkar Minta Munaslub, Idrus Marham: Aspirasi Direspons

Sarmuji menuturkan kader Golkar sudah satu suara untuk menyelenggarakan munaslub. "Dalam pleno besok, ya. Problemnya cuma waktu kapan, siapa penyelenggaranya, itu saja. Tidak ada masalah yang besar," ucapnya.

Sarmuji meyakini munaslub bisa diselenggarakan sebelum 20 Desember 2017. Meskipun mendesak, kata dia, persiapan munaslub tidak perlu waktu lama. Sebab, tidak akan terjadi banyak perubahan.

"Yang kita pilih, munaslub hanya memilih ketua umum. Kalau pun ada yang perlu diubah AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) hanya kecil saja," tuturnya.

Belum ada pembicaraan khusus terkait dengan masa jabatan Ketua Umum Golkar yang baru nanti. Apakah ketua umum terpilih hanya melanjutkan masa jabatan sebelumnya atau sekaligus untuk masa jabatan periode lima tahun ke depan.

Baca juga: Kriteria Calon Ketua Umum Golkar, Mahyudin: Yang Penting PDLT

"Nanti dibahas di steering committee dengan konsultasi banyak pihaklah itu. Semangatnya memang untuk dua tahun ini," kata Sarmuji.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 dan DPP Golkar bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Mereka satu suara bahwa perlu ada munaslub untuk menggantikan Setya Novanto, yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus kartu tanda penduduk elektronik.