Soal Munaslub Golkar, Azis: Tunggu Putusan Praperadilan Setya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penyerahan surat resmi desakan Munaslub oleh 31 DPD di kantor DPP Pusat Golkar, Jakarta, 6 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

    Suasana penyerahan surat resmi desakan Munaslub oleh 31 DPD di kantor DPP Pusat Golkar, Jakarta, 6 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin mengatakan putusan sidang praperadilan Ketua Umum Golkar Setya Novanto akan mempengaruhi rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar nanti. “Ini kan masih nunggu putusan praperadilan,” kata dia di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 7 November 2017.

    Menurut Azis, ini sesuai dengan hasil rapat pleno yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat Golkar 21 November 2017. “Sudah keputusan pleno.”

    Baca:
    Munaslub Golkar, Airlangga Diharapkan ...
    Yorrys Raweyai: Persiapan Munaslub Golkar ...

    Mengenai surat desakan perwakilan 31 Dewan Pimpinan Daerah agar Munaslub segera digelar, Azis mengatakan DPP akan memverifikasinya. Ia mengatakan DPP telah menunjuk tim verifikasi untuk menelaah surat-surat itu selama sepekan ke depan. “Apa surat-surat itu sudah sesuai mekanisme dan sistem,” kata Ketua Badan Anggaran DPR ini.

     
     Baca juga:

    KPK Segera Rampungkan Berkas Dakwaan ...
    Aburizal Bakrie Membantah Mendukung Munaslub Golkar

    Ketua DPD tingkat 1 Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan terus memonitor pembahasan musyawarah nasional luar biasa yang dilakukan DPP. Ia mengatakan forum DPD 1 menyarankan agar munaslub Partai Golar digelar pada 16-17 Desember 2017.

    Dedi juga mengatakan Munaslub Partai Golkar yang akan digelar tidak ada hubungannya dengan putusan sidang praperadilan tersangka korupsi pengadaan proyek e-KTP Setya Novanto. “Tidak ada kaitannya, aspirasi yang disampaikan oleh DPD tidak memiliki relevansi dengan praperadilan (Setya Novanto,” ujar Dedi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.